Dukung E-voting Pemilu 2029, Komisi II: Bisa Pangkas Biaya Pemilihan

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Eka Widodo menyambut baik wacana penggunaan e-voting untuk pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah pada Pemilu 2029 mendatang yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dalam rapat kerja bersama DPR-RI, Senin (5/5/2025) lalu.

Menurut Edo, sapaan Eka Widodo, e-voting menjadi mekanisme pemilihan umum yang lebih aman, efektif  dan adaptif di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini. 

Hal itu merupakan bagian dari keberhasilan program Making Indonesia 4.0 yang berorientasi pada pengembangan infrastruktur digital serta literasi digital yang dicanangkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 17 Tahun 2018. Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, berbagai sektor pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemilu harus adaptif berbasis digital.

Edo mengatakan, e-voting dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan dengan mengurangi waktu penghitungan suara dan meningkatkan transparansi dengan memberikan akses real-time kepada pemilih dan pengawas. 

"Ini akan mengikis keruwetan dan praktik manipulasi suara yang menjadi problem pemilihan dari masa ke masa," ungkap Edo, Kamis  (8/5/2025).

Legislator asal dapil Jawa Tengah IX itu menyatakan bahwa e-voting juga dapat mengurangi biaya pemilihan yang biasanya dikeluarkan untuk logistik dan penghitungan suara manual. Selama ini pemilu di Indonesia sangat boros dan ditemukan kebocoran. Total anggaran Pemilu 2024  Rp 71,3 triliun ditambah dana PSU yang ditaksir Rp 1 triliun. 

"Anggaran ini naik 57,3 persen dibanding Pemilu serentak 2019 Rp 45,3 triliun. Sebelumnya saya meminta BPK audit total namun belum menerima hasilnya," bebernyabebernya.

Dengan sistem e-voting, kata Edo, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi digital.

"Kita bisa belajar kepada negara-negara yang sukses menggelar pemilu dengan cara e-voting sperti Amerika Serikat, Australia, India, Brasil, dan Estonia yang dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan, termasuk e-voting," paparnya

Menurut polisi asal Pemalang itu, e-voting pada pemilu 2029 tidak boleh ditawar-tawar. Pemilu yang akan datang akan diselenggarakan oleh keanggotaan KPU yang baru. DPR akan memastikan pengawalan rekruitmen dengan standar profesionalisme di bidang teknologi informasi.

 "Kita akan kawal para penyelenggara pemilu mendatang adalah sosok-sosok yang menguasai beberapa aspek penting seperti keamanan sistem, privasi pemilih, dan aksesibilitas bagi semua pemilih, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak familiar dengan teknologi," tegas Edo.