-
Selasa, 01/11/2022 14:34 WIB WIBSelain Subsidi BBM-Listrik, PKB Juga Desak Jokowi Revisi Perpres 33/2020
Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) yang hingga kini masih menuai polemik di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turut menjadi pembahasan dalam pertemuan 5.000 kader utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama tiga hari di Jakarta.
-
Jum'at, 08/07/2022 16:41 WIB WIBLuluk Nur Hamidah Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP-Perpres Turunan UU TPKS
Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah mendorong pemerintah untuk mempercepat diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
-
Rabu, 06/10/2021 22:30 WIB WIBFPKB Pandeglang Usulkan Perpres Pendanaan Pesantren Jadi Prolegda DPRD
Seiring dengan ditetapkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendanaan Pesantren, Fraksi PKB mendukung dan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang agar Perpres ini menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kabupaten Pandeglang.
-
Kamis, 16/09/2021 17:36 WIB WIBWapres Maruf Amin: Dana Abadi Pesantren Komitmen Pemerintah Bantu Pendidikan Pesantren
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin menyampaikan bahwa Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren merupakan komitmen pemerintah untuk membantu pendidikan di seluruh tingkatan, termasuk pondok pesantren.
-
Minggu, 23/05/2021 15:06 WIB WIBHambat Tugas DPRD, Gus AMI Temui Menkeu dan Mensesneg Minta Perpres 33 Direvisi
Peraturan Presiden (Perpres) No 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) menuai kritik dari anggota DPRD di Indonesia, tak terkecuali Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satunya karena adanya pemangkasan uang harian DPRD setiap melakukan perjalanan dinas.
-
Rabu, 10/03/2021 18:35 WIB WIBLegislator PKB Minta Investasi Berpihak pada Kepentingan Masyarakat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
-
Selasa, 02/03/2021 18:05 WIB WIBPBNU Apresiasi Langkah Cepat Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut lampiran di Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang investasi minuman keras atau miras.
-
Selasa, 02/03/2021 15:44 WIB WIBPerpres Investasi Miras Dicabut, Gus Jazil: Presiden Dengarkan Suara Ulama dan Umat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran soal industri minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya menuai kontroversi.
-
Selasa, 02/03/2021 14:01 WIB WIBBanyak Penolakan, Akhirnya Presiden Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Modal yang di dalamnya ada izin minuman keras atau Miras.
-
Senin, 01/03/2021 17:31 WIB WIBPBNU Tegaskan Tolak Investasi Miras di Indonesia
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras terkait rencana pemerintah yang membuka keran investasi minuman keras atau Miras melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
