Ratna Juwita Kritisi Turunnya Pendapatan MIND ID

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mengkritisi pendapatan MIND ID (Mining Industry Indonesia) yang mengalami penurunan tahun 2019. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan MIND ID, Rabu, 22 Januari 2020.

Dalam laporan MIND ID selama Januari-September 2019, terjadi penurunan pendapatan yang berpengaruh pada penerimaan negara. Menanggapi hal itu, Ratna menyoroti laporan perusahaan BUMN tersebut.

"Kenapa BUMN sebesar ini yang mengklaim di tahun 2019 memiliki kenaikan tingkat produksi dan penjualan namun ternyata pajak dan PNBP turun juga? Padahal industri pertambangan harus mampu memberikan efek domino yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," kata Ratna.

Baca Juga: Teruskan Aspirasi Petani Siwalan, Ratna Juwita Minta BRIN Kirim Peneliti ke Tuban

Berdasarkan laporan MIND ID, tahun 2019 mengumpulkan dividen sejumlah Rp1.087 miliar, turun drastis dari Desember 2018 yang mencapai Rp1.920 miliar. Kemudian dari hasil retribusi, MIND ID menerima Rp82 miliar, turun dari sebelumnya sebesar Rp94 miliar.

Selama tahun 2019, MIND ID hanya menyetor ke pemerintah dalam bentuk pajak sejumlah Rp3.722 miliar. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.057 miliar.

Adapun kontribusi MIND ID dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp617 miliar. Jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya sebesar Rp483 miliar.

Kontribusi MIND ID di sektor royalti juga mengalami penurunan, yakni Rp1.135 miliar. Sebelumnya berjumlah Rp1.459 miliar.

Pada kesempatan itu, Ratna juga menyampaikan bahwa pemerintah harus memiliki orientasi utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Legislator Fraksi PKB itu juga meminta agar tidak ada lagi kebijakan import produksi tambang.

“Dengan dikonsolidasikannya seluruh industri pertambangan milik pemerintah dalam satu holding semacam ini, menurut pemahaman kami harus memiliki orientasi utama untuk memenuhi kebutuhan dalam Negeri sehingga tidak ada lagi kebijakan untuk Import produksi tambang,” paparnya.

Baca Juga: Ratna Juwita Perjuangkan Pembangunan SMK Migas di Tuban

Ratna juga mengusulkan agar MIND ID menggunakan sustainable mining governance. Hal itu, lanjutnya, agar dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup dan ekologi dapat dicegah atau diminimalisir.

"Karena prinsip kami negara berdaulat, rakyat sejahtera dan ekologi terjaga," pungkasnya.

Diketahui, MIND ID terdiri dari 5 perusahaan tambang milik Indonesia, yakni Antam, Bukit Asam, Freeport Indonesia, Inalum dan Timah.