Menkeu Sebut Perlambatan Ekonomi Global Tekan Penerimaan Negara

| Kamis, 20/02/2020 11:37 WIB
Menkeu Sebut Perlambatan Ekonomi Global Tekan Penerimaan Negara Menteri Keuangan, Sri Mulyani (foto: Cahyo/kemenkeugoid)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Perekonomian Indonesia di awal tahun 2020 menghadapi tantangan akibat kondisi global, salah satunya adalah merebaknya virus Corona dari Tiongkok.

Hal ini mengakibatkan terganggunya perekonomian yang terdampak antara lain melalui sektor perdagangan dan pariwisata.

Pelemahan ekonomi yang terjadi di Tiongkok turut berdampak pada pelemahan di berbagai negara antara lain Amerika Serikat (dimana 10% intermediate goods berasal dari Tiongkok) dan kawasan Asia termasuk Indonesia (40% intermediate goods berasal dari Tiongkok). IMF memperkirakan akan terjadi lagi pemangkasan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dalam persentase 0,1% sampai 0,2%.

Pemerintah Indonesia mengatakan awal tahun 2020, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir bulan Januari 2020 mencapai Rp103,69 triliun atau baru 4,60% dari target pada APBN 2020.

Sementara itu realisasi penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), masing-masing mencapai Rp84,66 triliun dan Rp19,02 triliun atau telah mencapai masing-masing sebesar 4,54% dan 5,18% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020. Untuk penerimaan Hibah, pemerintah mengatakan belum terdapat reaisasi hingga akhir Januari 2020. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan untuk kebijakan baru seperti kartu pra kerja saat ini sedang tahap finalisasi.

“Untuk Kartu Pra Kerja, kita juga sedang memfinalkan. Nanti kita akan tahu berapa kebutuhan anggarannya. Tapi ini akan segera diluncurkan dan kita tentu berharap bahwa Rp10 triliun anggaran untuk 2 juta kartu pra kerja segera bisa diimplementasikan. (Diharapkan) bisa meningkatkan permintaan terhadap training dan pelatihan yang bisa mendorong perekonomian”, terang Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. 

Menkeu juga akan mendorong Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada periode awal tahun 2020. 

“APBN kita terus-menerus mencoba merespons dengan melakukan rekalibrasi untuk melakukan stabilisasi counter cyclical dalam rangka memperbaiki pemerataan dan alokasi. Bagaimana kita menciptakan pelayanan publik dan memberikan dorongan pada sektor-sektor yang memang kita anggap perlu mendapatkan perhatian. Omnibus Law di bidang cipta (lapangan) kerja dan berbagai reformasi sektor riil yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, kita harapkan akan menyumbang confidence momentum positif”, Imbuh Menkeu.

Tags : Menkeu , Ekonomi , Perlambatan , Corona