Cegah PHK, Kadin Minta Pemerintah Komunikasi Intensif dengan Industri Terdampak

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Adik Dwi Putranto meminta pemerintah untuk melakukan komunikasi intensif dengan dunia usaha, terutama kalangan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja (SDM) – agar tidak mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) – selama masa krisis akibat pandemic Covid-19.

Ia mengatakan, pihaknya sangat memahami beratnya situasi yang dihadapi dunia usaha,  khususnya sektor manufaktur dan sektor lain yang melibatkan banyak tenaga kerja. Namun demikian, PHK bukanlah pilihan yang tepat, bahkan (PHK) bisa membuat krisis berkepanjangan, sehingga ke depan membutuhkan ongkos mahal untuk recovery.

“Kita harus optimis. Seberat apapun ujian (akibat Corona virus) pasti akan ada akhirnya, dan insyaAlla segera usai. Maka itu aset perusahaan berupa SDM (tenaga kerja) harus dipertahankan sekuat tenaga. Jangan sampai ada gelombang, PHK, justru pengusaha yang rugi. Biaya recovery ekonomi akan menjadi mahal,” katanya.

Terkait dengan itu, pemerintah harus lebih aktif melakukan komunikasi dengan kalangan industri, serta memberikan bantuan solusi, minimal menjadi mediator tentang skema yang bisa disepakati kedua belah pihak (industri dan pekerja) selama masa sulit akibat pandemic Covid-19. “Sehingga bisa terhindarkan terjadinya gelombang PHK,” tambahnya.

Ia kemudian merujuk PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (grup Philip Morris International Inc) yang dinilainya memiliki komitmen tinggi terhadap nasib karyawannya, serta patut dijadikan contoh bagi perusahaan lainnya.

“HM Sampoerna menjamin dan memastikan tidak ada PHK selama masa sulit akibat Coronavirus. Meski ada sebagian kegiatan yang dihentikan, namun karyawannya tetap digaji sampai kegiatan normal kembali,” ujar Adik.

HM Sampoerna, meski sempat diterpa isu tidak sedap yang terkait langsung dengan produk, pasca sejumlah karyawannya diketahui positif Covid-19, tetap bisa menjelaskan secara tenang dan logis kepada publik, bahwa paparan virus pada produk sigaret, khususnya SKM dan SPM, sebagai sesuatu yang mustahil terjadi.

“Sebab selama proses produksi, mulai dari bahan baku hingga menjadi batangan sigaret dan berada dalam kemasan, semuanya dilakukan secara otomasi (mesin). Pada proses produksi SKM  dan SPM sama sekali tidak tersentuh tangan manusia. Sehingga mustahil produk rokok terpapar virus sebagaimana isyu berkembang,” tutur Adik. 

Selain itu, HM Sampoerna selalu melakukan product quarantine (karantina produk) selama lima hari sebelum produk rokok didistribusikan ke pasar. “Kami (Kadin Jatim) bersyukur masyarakat segera memahami bahwa isyu yang beredar adalah hoax,” katanya.

Menurut Adik, pemerintah seharusnya ikut terlibat (membantu) pada proses klarifikasi isyu hoax tersebut. Setidaknya (pemerintah) menggaransi kepada publik bahwa isyu yang beredar adalah sesuatu yang mustahil dan tidak benar.

“HM Sampoerna itu perusahaan rokok besar dan bagian dari produk nasional. Sumbangan cukai rokok ke negara melalui HM Sampoerna sangat besar. Sehingga sepatutnya pemerintah membantu saat perusahaan rokok itu sedang menghadapi masalah,” katanya.

Dalam situasi psikologi yang berat seperti itu pun, kata Adik, HM Sampoerna masih berkomitmen dan memberikan garansi kepada karyawan bahwa tidak bakal ada PHK selama masa krisis akibat Coronavirus. “Apa yang dilakukan HM Sampoerna sepatutnya (bisa) menjadi contoh bagi perusahaan lainnya," pungkasnya.