PKB Nilai Reuni 212 Bentuk Politisasi Agama

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Reuni 212 yang akan digelar pada Minggu, 2 Desember 2018 telah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak kepolisian. Namun, sejumlah pihak tidak menyambut baik kegiatan tersebut. 

Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid menilai, reuni 212 merupakan bentuk politisasi agama. Karena itu, ia mengimbau agar peserta aksi tidak berlebihan dalam menggunakan simbol-simbol agama.

"Itu politisir agama ya, apa pun bentuknya, apa pun dalihnya. Tentu masyarakat dan pihak pelaksana harus dewasa. Jangan ada anarkisme dan jangan keterlaluan menggunakan simbol-simbol agama," kata Jazilul di kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Sebelumnya, pihak kepolisian mengimbau untuk tidak membawa atribut politik. Meskipun begitu, Jazil menilai, reuni tersebut sudah mencerminkan bahwa kegiatan itu merupakan aksi politik.

"Gerakan di jalanan itu namanya politisir simbol-simbol yang ada, masyarakat juga melihat. Sekarang bagaimana (caranya) tidak terjadi keributan nanti, juga kemudian kegiatan-kegiatan seperti itu menghambur-hamburkan uang negara untuk pengamanan. Masyarakat juga butuh makan," ujarnya seperti dikutip dari kumparan.com, Jumat, 30 November 2018.

Jazil pun kembali menegaskan bahwa reuni 212 menggunakan simbol-simbol agama. Menurutnya, aksi tersebut merupakan aksi politik, bukan agama.

"Kan simbol agama semua yang dipakai, bahwa 212 dianggap sebuah aksi politik itu, bukan aksi agama. Ini namanya politisir," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menuturkan, jika kegiatan itu benar-benar kegiatan agama, maka bisa dilakukan dengan salat berjamaah di Masjid, bukan di jalan. "Ini kerja politik, bukan pekerjaan agama. Kalau agama salat di Masjid. Ini kerja politik dengan mengatasnamakan agama," tandasnya.

Untuk itu, Jazil meminta pihak kepolisian dapat menindak tegas peserta aksi yang membawa atribut partai di reuni 212 tersebut. "Kalau langgar UU, kalau bawa atribut-atribut partai, tolong polisi tegas untuk tangkap," pungkasnya.