Peduli Aceh, Karding Beberkan Prestasi Jokowi

ACEH, RADARBANGSA.COM - Sejak pertama kali menjadi Presiden Republik Indonesia hasil Pilpres 2014, Ir. Joko Widodo segera memberikan porsi lebih kepada daerah luar Jawa, termasuk Aceh. Hingga hampir empat tahun menjadi kepala negara, uang sebanyak 81,922 triliun sudah digelontorkan ke Aceh untuk membangun 14 Proyek Strategis Nasional.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding, Rabu 12 Desember 2018 di Kantor Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di kawasan Batoh, Banda Aceh.

Didampingi oleh Ketua TKD Aceh Teungku Irwansyah, Karding mengatakan sebagai daerah yang pernah ditinggalkan oleh Pusat, Aceh mengalami banyak ketertinggalan di berbagai sektor.

Dengan semangat nawacita yang menjadi patron pembangunan, Presiden Joko Widodo kemudian bertekad membangun secara serius Aceh dan seluruh Indonesia yang masih jauh tertinggal ketimbang Pulau Jawa.

“Nyaris 82 triliun diterima Aceh dalam bentuk 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti waduk raksasa, jalan tol, mesjid hingga perguruan tinggi. Salah satunya adalah bangunan kampus di lingkungan Dayah Mudi Mesra, Samalanga, Bireuen, yang telah dibangun dengan sangat indah dan bagus,” terang Karding.

Karding menjelaskan, Presiden Jokowi paham bahwa tanpa pemerataan pembangunan, mustahil Indonesia bisa dibuat maju. Karena ketidakmerataan fasilitas, akan memperlebar ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.

“Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah sesuatu yang diabaikan oleh pemerintah sebelumnya. Pak Jokowi membangun daerah terpencil baik Jawa dan luar Jawa, itu ciri khasnya beliau,” ujar Karding.

Tambah Karding, Jokowi berharap, dengan gencarnya pembangunan di Aceh, rakyat Aceh yang telah lama tertinggal dalam berbagai sektor, bisa bangkit dan meraih kemajuan.

Bentuk perhatian lainnya, yang tanpa disadari oleh rakyat Aceh, tambah Karding adalah kunjungan kerja Presiden Jokowi yang sudah mencapai 10 kali. Ini tentu sebuah catatan sejarah, yang lagi-lagi tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya.