Delegasi Taliban Sowan PBNU Bahas Perdamaian di Afganistan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Delapan orang perwakilan Taliban mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa 30 Juli 2019. Mereka dipimpin oleh Wakil Pimpinan Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar. Kehadiran Abdul Ghani cs diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj serta sejumlah pengurus PBNU lainnya, seperti Kiai Robikin Emhas.

Delegasi Taliban berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan ulama internasional. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah perdamaian di Afghanistan. Mereka terbang dari Qatar pada Jumat 26 Juli lalu.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia dan cendekiawan Islam dari negara Asia Tenggara terus menawarkan dukungan untuk mewujudkan perdamaian Afghanistan.

Selain itu, mereka juga sempat bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla pada Sabtu 27 Juli 2019, silaturrahim dengan Majelis Ulama Indonesia, lalu dilanjutkan dengan silaturrahim ke kantor PBNU.

Kedelapan delegasi ini sengaja mengunjungi PBNU untuk membahas penyelesaian konflik berdarah di Afganistan yang telah memakan ribuan korban jiwa.

Dalam konteks ini, NU sejak lama kontinyu menggaungkan Islam Nusantara dan terus mendapatkan sambutan dan apresiasi yang luas di tingkat dunia, termasuk di Afganistan. Mereka secara terang-terangan menyatakan membutuhkan NU dan pendekatan Islam Nusantara dalam mengatasi ancaman konflik sosial.

Upaya NU mendamaikan konflik berkepanjangan di Afganistan semakin menemui titik terang ketika ulama Afghanistan menghimpun diri dalam Nahdlatul Ulama Afganistan.

Melalui wadah NU Afganistan, upaya-upaya perdamaian semakin intensif dilakukan. Hasilnya pemerintah Afghanistan dan pihak Taliban sepakat untuk mengurangi kekerasan dan mengurangi jumlah korban sipil dalam konflik.

Bahkan, kedua belah pihak sepakat membuat pernyataan bersama. Dalam pernyataan itu, Taliban sepakat menghentikan serangan ke pusat keagamaan, sekolah, rumah sakit, pusat pendidikan, pasar, bendungan air dan tempat kerja.

Mereka juga sepakat untuk memberikan jaminan atas hak-hak perempuan dalam urusan politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam konteks nilai-nilai Islam.