PMA Soal Majelis Taklim Dikecam, PKB: Berpotensi Picu Diskriminasi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi polemik soal Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29/2019 tentang Majelis Taklim. Aturan yang mengharuskan Majelis Taklim terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) dinilai berpotensi memicu diskriminasi atas kelompok belajar agama di kalangan umat Islam.

"Aturan yang mengharuskan majelis taklim harus terdaftar akan memunculkan diskriminasi. Nantinya bisa jadi ada majelis taklim yang legal dan ilegal. Dalam momentum tertentu kondisi tersebut akan dimanfaatkan untuk memecah belah umat Islam," kata sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.

Baca Juga: 20.000 Ton Beras Terancam Dibuang, PKB Ingatkan Bahaya Ego Sektoral

Legislator dapil Jawa Tengah itu menerangkan bahwa majelis taklim merupakan kelompok belajar agama yang tumbuh organik di kalangan masyarakat dan harusnya dibiarkan tumbuh alami. Menurutnya, masyarakat bisa saling mengawasi jika memang ada indikasi penyimpangan di majelis-majelis taklim tertentu.

"Negara tidak harus terlalu jauh mengurusi bagaimana majelis taklim tumbuh dan berkembang. Keharusan mendaftar hanya akan memicu dua kelompok besar yakni majelis yang terdaftar dan tidak terdaftar atau majelis yang diakui negara atau tidak diakui negara dan itu tidak perlu," jelasnya.

Baca Juga: PKB Ingatkan Pemerintah Buka Akses Seluasnya bagi Disabilitas

Untuk itu, Fathan menginstruksikan anggota Fraksi PKB di Komisi VIII agar meminta kejelasan dari Menteri Agama terkait aturan tersebut. Kemudian, Komisi VIII bisa merekomendasikan perbaikan PMA dalam bentuk revisi atau bahkan dibatalkan.

"Kami hanya berharap kehidupan beragama di Indonesia bergerak memunculka kedamaian, bukan justru malah menjadi sumber kegaduhan dan konflik," pungkasnya.