DPR Desak Kemenkes Libatkan Masyarakat Atasi Stunting

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Upaya pemerintah mencegah Stunting atau masalah gizi kronis di Indonesia dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus tertinggi di Asia.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nur Nadlifah berujar, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan organisasi yang bergerak aktif di bidang kesehatan untuk mencegah stunting.

Menurutnya, langkah tersebut akan berjalan efektif. sebab, organisasi-organisasi kemasyarakatan bisa melakukan komunikasi yang lebih luwes serta lebih memahami kondisi aktual di lingkungan masyarakat itu sendiri. Artinya, langkah pemerintah untuk menekan stunting akan lebih mudah dan efektif jika Kemenkes melakukan kolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait.

“Pemerintah perlu berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan. Persoalan  stunting tidak bisa di selesaikan Kemenkes sendirian, perlu melibatkan seluruh stekholder dan juga keterlibatan aktif serta masukan langsung dari masyarakat dalam gerakan ini,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.

Anggota DPR RI komisi IX dari Fraksi PKB yang juga Ketua I PP Fatayat NU tersebut, menilai ada beberapa penyebab mengapa kasus stunting di Indonesia sangat tinggi. Beberapa  diantaranya adalah pola hidup dan pola asuh orang tua yang salah mengenai asupan gizi serta kondisi perekonomian orang tua yang masuk dalam kategori pra-sejahtera.

Adapun angka stunting tertinggi masih berada di wilayah timur Indonesia. Kurangnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat timur Indonesia tentu berdampak pada kurang pedulinya masyarakat terhadap gizi anak-anak.

Dengan demikian, keterlibatan organisasi masyarakat yang lebih paham akan kondisi lingkungannya menjadi klausul penting guna menangani kasus gizi buruk atau stunting di wilayah Indonesia.