Legislator PKB Minta Sistem Zonasi Pendaftaran TNI Dikaji Ulang

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori menyayangkan pemberlakuan sistem zonasi pendaftaran anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Menurutnya, hal itu dapat merugikan masyarakat dan pemuda yang menaruh harapan menjadi TNI.

Baca Juga: Syaiful Bahri Anshori: DPR Dukung Penguatan TNI Untuk Jaga Kedaulatan Bangsa

Untuk itu, Syaiful meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Sebab, lanjutnya, aturan itu bisa membatasi putra-putri terbaik bangsa untuk membela NKRI dengan menjadi anggota TNI.

"Saya berharap ada peninjauan ulang terkait dengan sistem zona ini, karena akan membatasi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi anggota TNI. Kedua, ada kesan dengan sistem zona ini membatasi warga negara untuk belajar dan membela NKRI. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap sistem zona ini dikaji ulang, dan sistem ini banyak mengecewakan masyarakat yang punya keinginan kuat untuk menjadi TNI," kata Syaiful dalam keterangannya, Jumat, 17 Januari 2020.

Legislator Fraksi PKB itu menuturkan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dilindungi oleh UUD 1945. "UUD kita menjamin setiap warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan kelayakan hidup, kalau pakai zona gimana? Kalau ada warga negara yang punya keinginan untuk menjadi anggota TNI, tapi karena dia kena aturan zona, maka dia tidak bisa untuk menjadi anggota TNI. Padahal dia pandai, berintegritas, jujur, secara fisik oke dan sehat, lalu gimana?" ujarnya.

Baca Juga: Syaiful Bahri Anshori Ingatkan Peran Pemuda Dalam Memajukan Bangsa

Syaiful mengungkapkan, pihaknya tak akan tinggal diam dalam aturan tersebut. Legislator dapil Kabupaten Jember dan Lumajang akan memperjuangkan kebijakan tersebut agar kembali seperti semula.