Putus Rantai Penyebaran COVID-19, Guspardi Gaus Dukung Perpanjangan PSBB

| Sabtu, 09/05/2020 23:10 WIB
Putus Rantai Penyebaran COVID-19, Guspardi Gaus Dukung Perpanjangan PSBB Guspardi Gaus (Anggota Komisi II DPR RI). (Foto: dprgoid)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus memberikan apresiasi dan mendukung langkah Pemerintah Daerah untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masing-masing wilayahnya. Ia menegaskan, perpanjangan PSBB adalah upaya memutus mata rantai Covid-19 agar korban tidak bertambah banyak, sehingga ia berharap masyarakat lebih patuh pada anjuran pemerintah.

“Semua elemen masyarakat dituntut keseriusan dan kepatuhannya terhadap imbauan dan protokoler Covid-19 agar mata rantai penyebaran virus ini dapat ditekan penyebarannya," ujar Guspardi dalam siaran persnya, Jumat, 8 Mei 2020.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini juga sangat menyayangkan dan mengkritisi pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dilontarkan baru-baru ini untuk melonggarkan kebijakan transportasi umum. Dikatakannya, saat ini Pemda tengah berjibaku bersama masyarakatnya memutus mata rantai Covid-19, namun pemerintah pusat malah akan membuka kembali transportasi umum.

“Kebijakan Menhub ini mendapatkan banyak penolakan di tengah masyarakat dan membingungkan, karena dapat merusak dan berpotensi memporakporandakan langkah kebijakan Pemda yang tengah berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Legislator dapil Sumatera Barat II itu mengingatkan, Pemda bisa kelabakan mengendalikan kedatangan arus manusia di daerah tujuan yang akan berakibat penanganan pandemi virus Covid-19 ini bisa menjadi panjang masanya dan berdampak pada ekonomi yang makin parah. Hal tersebut akan berpengaruh pada gejolak sosial yang akan memicu persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang tidak diharapkan. Untuk itu Pemerintah harus arif dan bijaksana serta hati-hati dalam menyikapi dan menangani wabah covid-19 ini.

"Seharusnya kebijakan Menhub untuk melonggarkan transportasi umum tidak dilanjutkan, karena kebijakan itu sangat berdampak dan berbahaya di saat pandemi Corona masih mengancam," pungkas Guspardi.

Tags : DPR RI , PSBB , COVID-19