Mendagri Minta Anggaran Pilkada 2020 di 270 Daerah Segera Dicairkan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian meminta 270 daerah yang melaksanakan pilkada agar segera mencairkan sisa anggaran pilkada. Hal itu sangat penting agar pilkada  tanggal 9 Desember 2020 bisa berjalan lancar dan sukses.

Hal itu disampaikan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak yang digelar lewat video conference di rapat Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020 yang dihadiri seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, atau wali kota dari daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2020.

"Mohon kepada rekan-rekan kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian, yang sudah dijanjikan untuk dihibahkan dalam naskah perjanjian dicairkan kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Supaya mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," kata Tito.

Tito menjelaskan, tahapan pilkada sudah mulai dan bersentuhan dengan Covid 19. Cara untuk menghadapi wabah tersebut adalah dengan penerapan protokol kesehatan berupa pemakaian masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan sebagainya. Berbagai peralatan kesehatan itu tidak akan tersedia jika dukungan anggaran tidak diberikan.

"Untuk melindungi penyelenggara, petugas pengaman maupun masyarakat pemilih, KPU sudah menyampaikan daftar barang-barang yang harus diadakan. Mereka harus menggunakan APD, thermometer, masker, hand sanitizer, sarung tangan dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) tambahan dan alat-alat perlindungan dari Covid, baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih nantinya butuh anggaran," jelas Tito.

Dia menegaskan KPU dan Bawaslu meminta agar petugas-petugas mereka terlindungi dari Covid-19. Penggunaan perlengkapan kesehatan seharusnya sudah mulai tanggal 18 Juni lalu saat pelantikan petugas pemutakhiran.

“KPUD dan Bawaslu Daerah sudah turun hari ini, terutama daerah-daerah yang memiliki calon perorangan. Mereka door to door bergerak. Mereka harus dilindungi dengan peralatan-peralatan kesehatan. Tanggal 15 Juli nanti, tidak boleh tidak mereka harus betul-betul diberikan alat perlindungan. Karena tanggal 15 Juli kegiatannya lebih massif, pemutakhiran data pemilih door to door,” kata Tito.

Dia menyebut untuk verifikasi calon perorangan, memang jumlahnya petugas KPUD dan Bawaslu tidak menyentuh semua pemilih. Verifikasi hanya untuk calon pemilih yang mendukung perorangan. Kemudian tidak semua daerah ada calon perorangan. Namun kegiatan pemutakhiran semua bergerak di daerah masing-masing dan petugas yang berkerja wajib dilengkapi dengan alat perlindungan.