Cakada Teken Pakta Integritas, PKB Target Menang 80 Persen di Pilkada 2020

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A. Muhaimin Iskandar menerbitkan pakta integritas dan menyerahkan form Model B.1-KWK Parpol bagi calon Kepala Daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2020, Senin, 24 Agustus 2020.

Penandatanganan dan penyerahan Pakta Integritas hari ini adalah tahap pertama dari tiga tahap yang direncanakan, yaitu hingga 25 Agustus 2020. Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 18 Calon Kepada Daerah hadir menandatangani Pakta Integritas tahap pertama.

Penyerahan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid dan dihadiri pula oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah, Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid, Ketua Desk Pilkada DPP PKB, Faisol Riza, dan Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Bambang Susanto.

Dalam sambutannya Faisol Riza menyatakan, PKB mematok target kemenangan sebanyak 80 persen. Diketahui Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

“Mari kita mulai acara ini dengan semangat PKB ingin memenangkan Pilkada 2020 sebesar-besarnya, DPP PKB menargetkan kita bisa memenangkan 80 persen Pilkada 2020,” kata Faisol Riza.

Faisol Riza yang juga Ketua Komisi VI DPR RI itu menyatakan kontrak komitmen atau pakta integritas tersebut dibuat sebagai salah satu tolak ukur bahwa kalau PKB memenangkan Pilkada 2020, maka harus peduli kepada rakyat dan memajukan daerah masing-masing sebaik mungkin.

“Itu yang menjadi janji PKB kepada masyarakat bahwa calon-calon yang didukung PKB benar-benar akan memperhatikan kontrak komitkmen ini, benar-benar akan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, dan kepedulian dari para calon supaya kesejahteraan yang kita capai di masing-masing daerah,” kata Faisol.

Selain itu, Pakta Integritas itu juga berisikan penegasan mengenai bakal calon Kepala Daerah yang diusung PKB dan akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme atau pelanggaran hukum, termasuk berkomitmen untuk memerangi pandemi Covid-19.