Wapres Maruf Amin Harap Pembangunan Perumahan Gunakan Padat Karya

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin berharap pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengoptimalkan program padat karya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal itu disampaikan Ma`ruf Amin saat memimpin rapat terbatas tentang penguatan kebijakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempercepat upaya penyediaan rumah bagi rakyat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional yang diselenggarakan lewat telekonferensi dari rumah dinas wapres di Jakarta, Kamis, 17 September 2020.

"Kita harapkan di masa pandemik ini, juga dalam rangka pemulihan ekonomi, saya mengharap agar pengerjaan pembangunan bagi MBR ini bisa menggunakan padat karya, memberikan pekerjaan kepada masyarakat," kata Kiai Ma`ruf.

Pembangunan perumahan bagi MBR mendesak untuk direalisasikan karena angka backlog atau kesenjangan kebutuhan dan persediaan perumahan masih tinggi. Kiai Ma`ruf menyebutkan dalam kurun waktu 2015-2019, rumah yang terbangun baru mencapai 4.800.170 unit dengan estimasi laju pertumbuhan penduduk sebesar 4.450.000 per tahun, sehingga estimasi backlog kepemilikan rumah sebesar 11.042.000.

"Backlog ini masih tetap cukup besar karena laju pertumbuhan keluarga juga cukup tinggi," tuturnya.

Menurut Wapres, sebagian besar masyarakat yang memerlukan hunian tersebut adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pembangunan perumahan tersebut menjadi mendesak untuk direalisasikan. "Mayoritas dari mereka yang belum memiliki rumah adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi pembangunan di 2020 ini, menurut laporan yang saya terima, itu hanya sebesar 295.947 unit. Jadi kebutuhan rumah ini menjadi sangat mendesak," tandasnya.

Turut hadir dalam telekonferensi rapat tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.