Pidato di Majelis Umum PBB, Gus Yahya Tegaskan Komitmen Persaudaraan Global

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pada awal 2019 di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) yang diikuti sekitar 20 ribu ulama se-Indonesia dinyatakan bahwa kategori kafir untuk non-muslim tidak lagi relevan dalam konteks negara-bangsa modern. Hal tersebut diungkapkan Katib `Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu, 23 September 2020 dalam panel tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Hasil keputusan Munas NU pada 2019 itu adalah sebuah penegasan yang bersifat tentang satu norma yang harus kita terima sekarang,” kata Gus Yahya, sapaan akrabnya.

Sebenarnya, jelas Gus Yahya, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah disepakati soal norma kesetaraan hak dan persamaan derajat di antara berbagai kelompok berbeda. Baik secara etnis maupun agama.

“Itu sudah menjadi kesepakatan bersama bagi bangsa Indonesia. Namun sampai 2019, ketika NU menyelenggarakan pertemuan nasional para ulama itu, belum pernah ada penegasan untuk menghapuskan norma diskriminatif yang ada di dalam Islam terkait status non-muslim itu,” tuturnya.

Gus Yahya menyebut di Majelis Umum PBB yang dilangsungkan secara virtual itu, bahwa yang dilakukan NU merupakan satu contoh langkah yang harus berani ditempuh bagi dunia Islam. Hal itu bertujuan agar Islam sungguh-sungguh bisa berintegrasi dengan seluruh umat manusia di dunia.

“Berintegrasi tanpa ada sekat. Karena itu akan menjadi kenyataan peradaban yang tidak lagi bisa kita hindari,” kata Kiai asal Rembang ini.

Menurutnya, jika umat Islam tidak bisa menerima keberadaan seluruh umat manusia yang pada kenyatannya sudah saling bercampur dalam konteks negara bangsa, maka akan timbul sumber masalah yang luar biasa bagi seluruh kemanusiaan.

“Integrasi lah yang harus diperlukan saat ini. Untuk itu, seluruh umat manusia harus menemukan kesepakatan bersama soal nilai-nilai keadaban yang bisa diterima,” tuturnya.

Di dalam kesepakatan bersama itu, jelas Gus Yahya, harus terkandung prinsip-prinsip tentang martabat manusia dan penghormatan terhadap HAM. Komunitas atau kelompok mana pun tidak lagi bisa menolak prinsip HAM dengan dalih karena memegangi keunikan kulturalnya sendiri.

“Karena bagaimanapun juga, tidak ada lagi komunitas manusia yang akan bisa mengisolasi diri dari seluruh peradaban dunia yang kita hidupi bersama,” pungkas Gus Yahya.