Presiden Jokowi Dorong Kejaksaan Lebih Berintegritas dan Profesional

| Senin, 14/12/2020 17:01 WIB
Presiden Jokowi Dorong Kejaksaan Lebih Berintegritas dan Profesional Joko Widodo (Presiden RI). (Foto: twitter @KemensetnegRI)

RADARBANGSA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum harus menjadi yang terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Menurutnya, tanpa kejaksaan yang bersih, satu fondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh.

"Integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Kejaksaan harus bersih, kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," kata Jokowi di Istana Negara, Senin, 14 Desember 2020.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta agar pembenahan dari hulu sampai hilir di internal kejaksaan terus diefektifkan. "Oleh sebab itu, kapasitas SDM (sumber daya manusia) kejaksaan yang relevan dengan revolusi industri 4.0 juga harus diberikan prioritas, harus diprioritaskan. Sistem kerja yang efisien, yang transparan harus diupayakan. Cara-cara manual yang lamban, cara-cara manual yang rentan korupsi harus ditinggalkan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya hal tersebut merupakan inisiatif yang baik, apalagi telah disinergikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan Kepolisian, dengan lapas, serta pengadilan.

"Tetapi yang penting bahwa data-data dan teknologinya harus terus diperbaharui," tuturnya.

Menutup sambutannya, Presiden juga meminta kejaksaan untuk meningkatkan antisipasi terhadap tantangan masa depan. Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan ke depan.

"Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara, seperti terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara," tandasnya.

Tags : Jokowi , Kejaksaan , Penegak Hukum , Indonesia