Punya Otoritas Penuh, Mohammad Toha: Desa Harus Diawasi Ketat

| Jum'at, 27/05/2022 22:10 WIB
Punya Otoritas Penuh, Mohammad Toha: Desa Harus Diawasi Ketat Anggota FPKB, Mohammad Toha (foto: dpr)

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan, desa perlu mendapat pengawasan ketat agar sistem pemerintahannya berjalan baik dan anggarannya pun tidak diselewengkan.

"Desa punya otoritas yang penuh. Karena itu harus dibarengi sistem pengawasan yang ketat,” kata Mohammad Toha dilansir dprgoid, Jumat 27 Mei 2022.

Menurutnya, pemerintahan desa diberi otoritas penuh mengelola alokasi anggaran dari APBN yang dititipkan melalui pemerintah kabupaten.

Desa, lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, bisa kebanjiran anggaran. Selain dana desa yang rutin dianggarkan oleh APBN, juga menerima dari APBD, dana hibah, alokasi khusus, dan dana aspirasi DPRD dan DPR RI. Untuk itu, katanya, perlu ada advokasi dari kabupaten bagi desa-desa di seluruh Indonesia.

“Advokasi itu bisa mengupas masalah-masalah yang menimbulkan penyelewengan dana desa,” katanya. “Penyelewengan itu mungkin karena ketidaktahuan mereka atau sistem remunerasi bagi aparat desa belum berjalan," ungkapnya.

Tags : UU Desa , Anggaran Desa , DPR