Pemprov Bali Merasa Tak Dilibatkan Pengadaan Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar

RADARBANGSA.COM - Proyek pelayaran kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar yang diklaim akan mulai beroperasi pada Juni 2025 masih menyisakan banyak tanda tanya. Hingga awal Juni ini, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar mengaku belum menerima informasi resmi maupun ajakan koordinasi dari pihak penyelenggara.

Padahal, promosi layanan kapal cepat berkapasitas 300 penumpang itu sudah ramai beredar di media sosial. Bahkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah meninjau Pelabuhan Marina Boom di Banyuwangi bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada April lalu.

Di sisi lain, Kota Denpasar yang menjadi tujuan akhir pelayaran justru belum melakukan persiapan apa pun. Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, menegaskan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai rencana pelayaran tersebut.

"Saat kami menghadiri kegiatan Apeksi di Surabaya, sempat disampaikan secara lisan oleh Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Tapi sampai sekarang belum ada penandatanganan kerja sama atau komunikasi lanjutan," ungkap Jaya Negara, Senin (9/6).

Ia menegaskan tentang pentingnya koordinasi teknis sejak awal, mengingat pelabuhan tujuan berada di wilayah administratif Kota Denpasar. 

“Sampai hari ini belum ada komunikasi langsung dari operator maupun Pemprov Jatim. Bahkan, pelabuhan mana yang akan digunakan juga belum dibahas,” tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan. Ia mengaku belum mengetahui detail teknis proyek tersebut hingga Minggu (6/6).

“Kami belum tahu detailnya. Harusnya ada pemberitahuan resmi karena ini menyangkut pelayanan publik di lapangan,” ungkapnya.

Meski begitu, Pemerintah Kota Denpasar mendukung pengembangan konektivitas laut antarprovinsi, tapi menekankan perlunya perencanaan matang.

“Kami terbuka, tapi tentu perlu ada pembahasan soal kesiapan kolam pelabuhan, panjang dermaga, hingga fasilitas pendukung lainnya,” lanjut Sriawan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan sampai saat ini belum ada komunikasi atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Belum ada koordinasi. Saya sendiri belum tahu detailnya,” ungkapnya saat ditemui di Denpasar.

Dengan belum adanya kejelasan dan koordinasi lintas wilayah, rencana pelayaran kapal cepat Banyuwangi-Denpasar tampaknya masih tertahan di pelabuhan perencanaan. Tanpa kepastian teknis dan administratif, proyek ini terancam belum dapat berlayar dalam waktu dekat.