Pemprov Bali Ambil Langkah Tegas Telusuri Beras Oplosan

RADARBANGSA.COM - Pemerintah Provinsi Bali tengah menyelidiki dugaan peredaran beras oplosan di Pulau Dewata. Langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari praktik curang yang merugikan.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan tim pengendalian inflasi untuk melakukan pengecekan.
"Kami bersama tim pengendalian inflasi sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk cek semua," ujar Giri Prasta di Taman Budaya Denpasar, dikutip Kamis (24/7).
Ia memastikan, pemeriksaan telah berjalan dan bukan lagi sebatas inspeksi mendadak. “Ini sudah berjalan jadi bukan sidak lagi. Hasilnya nanti kami beri tahu,” imbuhnya.
Giri Prasta juga mengakui bahwa beras oplosan memang ada di pasaran. Beras kualitas rendah kerap dicampur dengan beras berkualitas tinggi lalu dijual dengan harga mahal, sehingga merugikan masyarakat. Ia menegaskan, peredaran praktik seperti itu tidak boleh terjadi di Bali. “Kami harus cari semua, jangan sampai beras oplosan ini beredar di Bali,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali, Asinaga Budiman, memastikan bahwa tidak ada beras oplosan yang dijual di toko ritel modern. Pihaknya telah menerapkan seleksi ketat terhadap produk yang dijual di toko anggota Aprindo.
“Kalau ada palsu, kami bisa proses hukum,” kata Asinaga. Ia menambahkan bahwa ritel memiliki ketentuan perdagangan yang ketat dengan distributor maupun pemegang merek, sehingga kualitas produk tetap terjaga.
Aprindo Bali saat ini memiliki 24 perusahaan anggota yang mengelola jaringan toko modern di seluruh provinsi.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah serius menindak kasus beras oplosan. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menyurati Kapolri dan berdiskusi dengan Jaksa Agung untuk penindakan tegas.
Menurutnya, sebanyak 212 merek beras telah diperiksa, dan 25 pemegang merek tengah diperiksa secara maraton. Menteri Andi memperkirakan kerugian akibat beras oplosan mencapai Rp99 triliun per tahun.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Banggar DPR: APBN 2026 Wujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Produktif
-
Kemiskinan Turun Versi BPS, LSKB: Kinerja Kemenko PM Tunjukkan Hasil Riil
-
Mentan Amran Sebut Ketahanan Pangan Pilar Utama Ketahanan Nasional
-
China Open 2025: Jafar/Felisha ke Semifinal, Jaga Asa Ganda Campuran Indonesia
-
Kemenko PM Sebut Sekolah Rakyat Cara Langsung Memotong Kemiskinan