Bupati Ipuk Teken MoU dengan Kemensos Untuk Sekolah Rakyat Banyuwangi

RADARBANGSA.COM - Kabupaten Banyuwangi resmi menjadi salah satu daerah pertama yang akan menyelenggarakan program Sekolah Rakyat besutan Kementerian Sosial. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa Banyuwangi dinyatakan layak menggelar Sekolah Rakyat setelah melalui asesmen dari Kementerian PUPR. 

"Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan," kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, Kemensos membagi Sekolah Rakyat menjadi dua kategori, yakni rintisan dan permanen. Banyuwangi termasuk dalam kelompok rintisan karena memanfaatkan aset gedung yang telah memenuhi standar kelayakan. 

"Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU," terangnya.

Sekolah Rakyat rintisan akan dimulai serentak di 63 daerah pada Senin, 14 Juli 2025, termasuk Banyuwangi. Sementara 37 daerah lainnya menyusul akhir Juli karena menunggu kesiapan sarana dan prasarana. Secara keseluruhan, program ini akan melibatkan 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik. 

"Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya kita didistribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat)," kata Gus Ipul.

Untuk Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bekerja sama dengan Kementerian PUPR akan mulai membangun sekitar 100 sekolah mulai September 2025. Setiap sekolah akan berkapasitas 1.000 siswa dan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional. 

"Sekolah Rakyat adalah strategi besar Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas tahun 2045," ujarnya.

Bupati Ipuk menyampaikan bahwa Banyuwangi akan menggelar Sekolah Rakyat di gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, yang telah direnovasi menjadi sekolah berasrama. 

"Kami pilih Balai Diklat karena struktur dan fasilitasnya sudah mendekati sekolah berasrama. Kini telah direnovasi oleh Kemen PU," ujar Ipuk.

Ia juga memastikan kesiapan tenaga pendidik yang akan ditugaskan di sekolah tersebut. "Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan guru dan tenaga kependidikan dari ASN dan PPPK yang kompeten. Namanya sudah kami kirim ke pusat, sesuai permintaan Kemensos," tambahnya.