Abdullah: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran Bendera Merah Putih dan bendera bertema One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Menurut Abdullah, ekspresi kreatif masyarakat seperti mengibarkan bendera lain diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus dijunjung tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

"Kreativitas sebagai kebebasan berekspresi tetap diperbolehkan, namun jangan melanggar peraturan seperti UU Nomor 24 Tahun 2009," ujar Abdullah dalam rilisnya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Fenomena pengibaran bendera One Piece, khususnya oleh para sopir truk dan komunitas penggemar anime, marak menjelang perayaan HUT RI. Bendera bergambar tengkorak khas Jolly Roger ini dinilai sebagian kalangan sebagai simbol kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan solidaritas.

Namun demikian, muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada pihak yang menilai pengibaran bendera tersebut sebagai bentuk provokasi hingga dikaitkan dengan tindakan makar. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menganggap pelarangan itu sebagai tindakan reaktif dan antikritik.

Untuk itu, Legislator PKB mendorong agar semua pihak menahan diri dan membuka ruang dialog. Menurutnya, perlu ada konsolidasi untuk menghindari komunikasi yang tidak produktif, demi menjaga kekhidmatan perayaan kemerdekaan.

"Perayaan kemerdekaan atau HUT RI jangan sampai hilang kesakralannya karena polemik bendera One Piece yang berkepanjangan," tegasnya.