Ketua DPR RI Sampaikan Duka Cita untuk Korban Banjir Jabodetabek

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban meninggal dunia pada musibah bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek diawal tahun 2020 ini.

“Saya merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Semoga para keluarga korban diberi ketabahan,” kata Puan dalam pernyataan pers-nya, Kamis, 2 Januari 2020.

Baca Juga: DPR RI dan Pemerintah Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Oleh karenanya proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan.

“Kami mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Karena itu Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak,” ujarnya.

Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, sambungnya, Badan SAR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan.

“Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, dapur umum, pengamanan rumah dan aset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir,” tuturnya.

Dikatakannya, pada saat kondisi Tangap Darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan.

Baca Juga: Komisi X DPR RI: Sistem Pembangunan Keolahragaan Kaltim Harus Tepat Guna

Puan juga menegaskan, perlunya membangun sinergi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah. Terkait hal tersebut, DPR RI meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Saya mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada. Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor,” tandasnya.

Puan meminta agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek. “DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi,” pungkasnya.