Hanif Dhakiri Hadiri Peluncuran Program Promotif Preventif BPJS Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menghadiri Peluncuran dan Sosialisasi Program Promotif Preventif Tahun 2019 bersama BPJS Ketenagakerjaan di Plaza Selatan GBK, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.

Menaker Usul Ada Jaminan Kehilangan Kerja dan Sertifikasi ke BPJS Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengusulkan kepada BPJS Ketenagakerjaan agar menyediakan dua jaminan tambahan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS). 

Pemerintah Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Perlindungan Bagi Korban PHK

Pemerintah mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas dan kuantitas program bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Tingkatkan Layanan, Hanif Dhakiri Sarankan BPJS Ketenagakerjaan Manfaatkan Teknologi Informasi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri terus mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus tingkatkan pelayanan yang optimal bagi kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Hadiri Halal bi Halal di BPJS Ketenagakerjaan, Menaker Tekankan Peningkatan Pelayanan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menghadiri acara halal bi halal di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Rabu, 26 Juni 2019. Menaker menekankan beberapa hal terkait peningkatan pelayanan menjadi lebih baik. 

BPJS Ketenagakerjaan Naikkan Santunan Kematian Menjadi Rp42 Juta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan meningkatkan manfaat santunan kematian kepada peserta dari semula Rp24 juta menjadi Rp42 juta. 

Menpora Jalin Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Atlet Indonesia

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memandang pentingnya perlindungan bagi pegawai Kemenpora, ofisial serta para atlet Indonesia. 

Permudah Mitra Driver, Go-Jek - BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerjasama

BPJS Ketenagakerjaan Resmi Luncurkan Perisai

"Pekerja tidak perlu risau dengan format Perisai karena format ini resmi dan tidak dibeda-bedakan, baik dari sisi pelayanan maupun akses terhadap informasi," ujar Agus Susanto.