Komisi IX DPR Minta Pemerintah Segera Perbaiki Tata Kelola Sistem JKN

Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mempercepat perbaikan tata kelola sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mempertimbangkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP_ dalam Laporan Hasil Audit atas Aset Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7 P/HUM/2020.

Wakil Ketua DPR Cak Imin Minta Pemda Berperan Penting Sukseskan JKN

Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau mengintegrasikan semua jaminan kesehatan daerah ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

2019, Pemerintah Sertifikasi 28.197 Tanah Milik Negara

Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mensertifikatkan 28.197 bidang tanah milik negara.

Presiden Minta Penerima JKN-KIS Jangan Dipersulit