-
Kamis, 26/09/2019 15:13 WIB WIBBamsoet: RUU PKS Tidak Akan Disahkan DPR
Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak akan disahkan DPR pada periode 2014-2019 ini.
-
Rabu, 25/09/2019 18:13 WIB WIBMenkumHAM: Pembahasan RUU KUHP Tak Mungkin Diulang dari Awal
Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly mengatakan bahwa isi RUU KUHP tidak dapat diulang atau diubah dari awal.
-
Selasa, 24/09/2019 12:00 WIB WIB18 Ribu Aparat Tak Bersenpi Amankan Demo Mahasiswa di Gedung DPR
Gelombang demonstrasi masih terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia sejak Senin kemarin hingga hari ini. Salah satunya di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.
-
Jum'at, 20/09/2019 16:30 WIB WIBPresiden Jokowi Minta Pengesahan RUU KUHP Ditunda
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda.
-
Kamis, 19/09/2019 10:23 WIB WIBRUU KUHP Disetujui DPR dan Pemerintah, Sesaat Lagi Disahkan
Komisi III DPR dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahannya akan dilakukan di penghujung masa DPR 2019-2024.
-
Rabu, 28/08/2019 21:27 WIB WIB
Update RUU KUHP: Perluasan Makna Zina dan Hilangnya Pasal LGBT
RUU KUHP hingga saat ini masih digodok oleh DPR RI. Sejumlah isu penting mengemuka terutama terkait dengan praktik zina dan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Lalu bagaimana update dari RUU KUHP saat ini terkait dengan dua objek perkara tersebut?
-
Kamis, 08/02/2018 13:46 WIB WIBPasal Penghinaan Presiden Pernah Dianulir MK, Tak Perlu Dihidupkan
"Seingat saya dulu tahun 2006 sudah dibatalkan oleh MK. Yang dibatalkan bukan hanya soal pasal penyebaran kebencian, tapi juga pasal-pasal penghinaan presiden di KUHP. Menurut saya MK kan otoritas peradilan tertinggi yang menilai produk legislasi. Kita ikut MK sajalah," ungkap Cak Imin.
-
Minggu, 17/12/2017 10:11 WIB WIBKetua PBNU: MK Tidak Melegalisasi Perzinahan, Perkosaan dan Hubungan Sesama Jenis
Ketua PBNU Robikin Emhas mengatakan bahwa rumusan norma zina dalam KUHP tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia.
