Kemnaker: Indonesia Konsisten Perjuangkan Hak Pekerja Palestina di Forum Internasional

SWISS, RADARBANGSA.COM - Indonesia prihatin atas kondisi para pekerja dan kesempatan kerja di Palestina yang semakin hari semakin memburuk akibat berlanjutnya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Israel terus mengontrol mobilitas, keuangan dan perdagangan warga Palestina. 

“Oleh karena itu, Indonesia kembali menghimbau masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya bersama agar Israel segera menghentikan berbagai kebijakan dan tindakannya yang tidak manusiawi, dan mengakhiri pendudukan ilegal nya atas wilayah Palestina” kata Duta Besar Indonesia untuk Swiss Hasan Kleib dilansir kemnaker dalam rilisnya, Sabtu 15 Juni 2019.

Hasan menegaskan bahwa Indonesia akan selalu mendukung penuh perjuangan sah bangsa Palestina bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan demokratis dengan ibukota Jerusalem Timur berdasarkan two-state solution. 

Sementara menurut Menurut Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, suara Indonesia tentang Palestina di ILO bukan kali ini saja, sebelumnya pada forum ILO ke-107, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri juga menyampaikan hal serupa. 

“Indonesia senantiasa aktif menyuarakan dukungan terhadap tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kerja layak di Palestina. Hal ini mengingat kerja layak merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Palestina,” kata Putri. 

Untuk diketahui, pertemuan solidaritas internasional bagi pekerja Palestina dihadiri oleh Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh, Dirjen International Labour Organization (ILO) Guy Ryder, Menteri Ketenagakerjaan Palestina, Dirjen Arab Labour Organization, dan wakil pekerja dan pengusaha Palestina serta para Duta Besar dan delegasi negara-negara anggota PBB.

Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun dengan mengundang wakil kelompok pemerintah, pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi satu-satunya negara yang mewakili kelompok pemerintah.