Hanif Dhakiri Minta Apple Lakukan Investasi dan Tingkatkan Kontribusi pada Perekonomian RI

RADARBANGSA.COM - Komisi XI DPR RI meminta perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, yakni Apple untuk merealisasikan sisa investasi dan meningkatkan kontribusi pada perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan hal itu karena berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih Rp300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp1,7 triliun.

Menurutnya, angka tersebut berbeda jauh dari proporsi untuk mendukung perkembangan ekonoi nasional dibandingkan pendapatan penjualan Apple yang mencapai Rp30 triliun di Tanah Air.

"Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia," kata Hanif dilansir dari antaranews, Senin, 18 November 2024.

Ia menilai, kontribusi Apple terhadap ekonomi Indonesia yang minim itu menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Karena itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini turut mendorong pemerintah untuk memanggil Apple secara resmi ke Indonesia guna memberikan penjelasan mengenai ketimpangan tersebut.

Selanjutnya, terang Hanif, pemerintah harus mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing. Hal tersebut agar perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan. 

Serta, tambah Hanif, menyusun regulasi yang emndorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia. 

"Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusi maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing," tegas Hanif.

Menurutnya, Komisi XI DPR berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.