Ratusan Ribu Warga Terancam Tak Bisa Nyoblos, Nihayah ‘Semprot’ Pemerintah

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyebut ratusan ribu masyarakat dipastikan tidak bisa melakukan pencoblosan besok karena belum melakukan perekaman KTP-el.

“Tentu ini menjadi catatan serius bagi pemerintah untuk segera dibenahi,” ujar Nihayah saat live di CNN Indonesia bertajuk ‘Memastikan Hak Pilih Warga di Pilkada’, Selasa 26 Juni 2018.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal Banyuwangi Jawa Timur ini juga menyayangkan sikap pemerintah yang kerap menyalahkan masyarakat terkait dengan minimnya perekaman KTP-el.

Dia menegaskan tak seharusnya pemerintah bersikap demikian. Justru sarana dan prasarana perekaman KTP-el, ketersediaan blangko, serta sosialisasi berbagai peraturan terkait tak kunjung dibenahi.

“Fakta yang saya temukan di daerah mereka justru tidak dapat melakukan perekaman karena banyak faktor, seperti alat rusak, letak geografis, sarana dan prasarana perekaman, dan blangko habis,” tegas Nihayah.

Menyikapi dalih pemerintah yang menyatakan faktor geografis menjadi salah satu kendala perekaman KTP-el minim, Wasekjen DPP PKB ini menyangkalnya.

“Saya sampaikan, daerah Tangerang kasus itu juga banyak, padahal daerah ini dekat dengan Ibu Kota,” timpal Nihayah.

Melihat fakta tersebut, Nihayah meminta kepada pemerintah dan juga KPU untuk memastikan DPT betul-betul menggunakan hak pilihnya, sekaligus mengoptimalkan sosialisasi Surat Edaran KPU Nomor 574 tahun 2018 agar Pilkada besok berjalan baik.

“Karena jika partisipasi masyarakat yang sudah memenuhi syarat minim, ditambah lagi dengan yang belum lakukan perekaman KTP-el, maka ini tentu menyiderai demokrasi kita,” pungkas Nihayah.