Pemerintah Harus Pulihkan Ekonomi Pasca Bencana Selat Sunda

Oleh: Ridwanul Muhajir 

RADARBANGSA.COM - Setiap kali bencana terjadi di Indonesia seperti belum lama ini dialami saudara-saudara kita di Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu. Pilar-pilar ekonomi menjadi lumpuh, pengangguran tinggi, investasi terhenti dan muncul kantong-kantong pengungsi yang rawan terhadap bencana sosial seperti kemiskinan, putus sekolah dan kriminalitas. Dengan demikian, menjadi penting bagi pemerintah mengembangkan sistem pemulihan ekonomi pascabencana selain memberikan bantuan penanggulangan yang bersifat reaktif.

Sejumlah langkah harus segera disiapkan, mulai dari rencana penghapusan kredit-kredit  hingga menyiapkan instrumen-instrumen bantuan seperti kredit ultra mikro sebagai dana stimulus. Tujuannya, agar masyarakat sekitar dapat memiliki modal untuk memulai kembali usahanya, upaya tersebut sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Secara umum, usaha yang dilakukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana adalah membangun kembali rumah penduduk serta memperbaiki infrastruktur transportasi dan berbagai infrastruktur pelayanan publik lainnya. Selain pembangunan fisik, roda perekonomian juga akan berputar jika ada sumber daya manusia yang siap bekerja.

Amanat ini secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana".

Atas dasar diatas, penulis berharap Negara harus senantiasa hadir dan melakukan berbagai tindakan penanganan. Keterlibatan aparat keamanan, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan para relawan dalam penanganan korban bencana sedikit-banyak akan mengurangi beban penderitaan yang mesti ditanggung para korban bencana.

Namun, penulis belum melihat sikap dan langkah kongkrit pemerintah dalam menyikapi persoalan pemulihan ekonomi pascabencana khususnya di Kabupaten Pandeglang. Hal ini didasari oleh keterangan warga korban tsunami di sekitar Carita dan Labuan. Mereka mengeluhkan nasib mereka kedepan sementara sudah lebih dari satu bulan bencana berlalu untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saja hanya mengandalkan belas kasihan dari para donatur yang datang. Penulis berharap agar pemerintah baik mulai Presiden, Gubernur Terutama  Bupati Pandeglang segera melakukan langkah kongkrit untuk segera mengatasi dan segera memberikan solusi untuk para korban.

Sanjay selaku warga Kampung Susukan  Desa Sukarame Kecamatan Carita menuturkan hal yang senada bahwa sebagian besar masyarakat banyak yang kehilangan mata pencaharian baik nelayan, petani, pedagang, karyawan hotel dan villa dan sebagainya. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari pengeluaran tetap sama seperti sebelum terjadi bencana, bahkan termasuk yang memiliki kewajiban angsuran ke bank tetap harus di angsur tanpa ada keringanan.

Prekonomian menjadi lumpuh penulis khawatir ini berdampak fatal, jika tidak segera di berikan solusi oleh pemerintah agar warga korban maupun terdampak bencana bisa segera bangkit.

(Aktivis dan juga Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang Dapil II)