Ketum PBNU: Kemajuan Teknologi Tetap Utamakan Kemanusiaan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama Tahun 2019. Acara kali ini mengangkat tema “MEMPERKUAT UKHUWAH WATHANIYAH UNTUK KEDAULATAN RAKYAT”.

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj mengatakan bahwa pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019.

"Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat,kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia," kata Kiai said dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 Februari 2019.

Karena itu, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.

Salah satu perubahan itu, jelas Kiai Said, ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet (internet of things), kecerdasan buatan (artficial intelligent) dan analisis big data. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja.

Menurut Mckinsey Global Institute, Revolusi Industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil-alih oleh robot dan mesin. Khusus di Indonesia, akan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru yang terbentuk, tetapi ada sekitar 52,6 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang akibat revolusi digital.

Bagian dari peluang positif Revolusi Industri 4.0. telah kita rasakan di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan transaksi online untuk memenuhi sejumlah hajat hidup masyarakat. Namun, bagian dari ancaman Revolusi Industri 4.0. adalah tergusurnya sejumlah lapangan kerja di tengah masalah pengangguran dan postur tenaga kerja yang belum bersaing.

"Sekitar 60% angkatan kerja kita adalah lulusan SMP ke bawah. Bagaimana nasib mereka? Dalam revolusi digital, mereka terancam terus menerus menjadi korban pembangunan,"tambahnya.

Menurut Kiai asal Cirebon itu, sektor pertanian adalah penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia. Namun, di sektor tempat bergantung hidup 82% rakyat miskin ini, 30% adalah petani cangkul yang masih terseok di gelombang Revolusi Industri 1.0.

Untuk itu, ungkapnya, NU perlu mengingatkan bahwa manusia dan kemanusiaan harus tetap merupakan dimensi utama dalam pembangunan. Tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa ‘mudharat-mudharat’ teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan.

"Jepang telah bicara tentang Revolusi Industri 5.0. yang mendedikasikan capaian teknologi untuk melayani kemanusiaan (human-centered society). Indonesia, dengan segala kearifannya, harus mampu menyambut peluang-peluang baru tanpa menimbulkan jurang ketimpangan sosial yang lebih dalam," tutur kiai Said.

Diketahui, acara Munas dan Konbes NU ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, turut hadir sejumlah menteri kabinet dan tokoh nasional serta pimpinan PBNU.