Soal Jatah Menteri, Sekjend PKB: Hingga Saat Ini Belum Dapat Bocoran

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hassanudin Wahid atau Cak Udin menjawab pertanyaan awak media soal jatah menteri Kabinet Kerja Jilid II bagi partai politik (Parpol) pengusung Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin. 

Menurut Cak Udin, PKB pada intinya akan manut apa yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal menteri. Karena pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden itu sendiri.

“Kalau menteri kan hak prerogatif Presiden. Presiden membutuhkan bagaimana. Tetapi kalau urusan mentri pasti Ketua Umum (Gus Muhaimin) akan diajak komunikasi oleh Presiden,” kata Cak Udin dalam wawancara di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019 malam.

Cak Udin menuturkan, jika kader PKB ditunjuk menjadi pejabat publik (menteri) oleh Presiden Jokowi, maka jabatan di DPP akan dimusyawarahkan oleh Gus Muhaimin. Tetapi yang jelas, lanjutnya, dimana pun kader PKB berada harus mensukseskan baik program pemerintah maupun partai.

“Itu pasti akan dibicarakan dan dimusyarahkan oleh Ketua Umum. Namun, kalau ada kader atau pengurus PKB yang diminta menjadi menteri atau jabatan politik atau publik seperti menteri. Dia dikasih mandat oleh PKB untuk mensukseskan dimana pun ia berada. Kalau jadi menteri, ia harus mensukseskan visi misi Presiden serta visi misi PKB,” jelasnya.

Sekjen Pagarnusa itu, membantah jika dirinya sudah mendapatkan bocoran soal siapa yang akan menjadi menterinya Jokowi, “Hingga saat ini belum ada bocoran soal menteri,” tegasnya.