Komisi X Minta BNSP Terbitkan Sertifikasi Profesi Bagi Lulusan Pendidikan Vokasi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Serapan lapangan kerja untuk para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat ini ternyata masih sangat minim. Bahkan, data menunjukkan serapan tenaga kerja SMK baru 15-20 persen saja.

Baca Juga: Komisi X DPR Dorong Revisi Perpres Nomor 92 Tahun 2019

Untuk itu, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) sekaligus merespon imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pendidikan vokasi di Indonesia jadi unggulan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Macan Yusuf Effendi saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pendidikan Vokasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan beberapa organisasi vokasi di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

“Komisi X membuat Panja Pendidikan Vokasi ini diawali cerita dari satu gagasan Presiden yang ingin mendorong agar vokasi menjadi salah satu keunggulan pembentukan SDM,” kata Dede.

Diungkapkannya, bila bicara vokasi maka bicara pendidikan SMK dan Politeknik. Sampai saat ini industri dan usaha belum maksimal menyerap lulusan tenaga vokasi tersebut.

Karena itu, Komisi X DPR RI berkepentingan mengawasi persoalan ini. Disaat yang sama, sambungnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga baru membentuk Direktorat Jenderal Vokasi.

“Kalau kita berbicara vokasi, maka kita berbicara pelatihan atau pendidikan. Dalam konteks vokasi, maka sertifikasi menjadi penting sekali. Sertifikasi ini menjadi kebutuhan, karena skill dan keterampilan, bila tanpa sertifikasi biasanya tidak optimal diserap dunia usaha dan industri,” ungkap Legislator Frasi Partai Demokrat itu.

Baca Juga: Komisi X Minta Pendidikan Non Formal Tidak Dihapus

Dede juga menjelaskan bahwa penguasaan teknologi sangat penting bagi tenaga vokasi bila ingin diserap dunia industri. Untuk itu pihaknya meminta BNSP harus mengeluarkan sertifikasi profesi bagi lulusan pendidikan vokasi baik di SMK maupun Politeknik di perguruan tinggi.

BNSP, lanjutnya, juga diimbau merilis peta daya saing Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di dalam dan luar negeri. Panja bahkan mendesak BNSP mempercepat keluarnya sertifikasi profesi sekaligus pemberian lisensi bagi lulusan vokasi untuk mempermudah akses lapangan kerja.