PKB Ingatkan Bantuan Sosial Tunai Tak Abaikan Komunitas Dai dan Guru Ngaji

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyoroti program bantuan sosial tunai (BST) tahap 2 yang rencananya bakal dicaikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 9 juta penerima pada bulan ini.   

Menurut Mardas, sapaan karib Marwan Dasopang, Kemensos sejauh ini masih gagap menangani bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 ini. Ditambah lagi banyak data penerima Bansos yang tumpang tindih sehingga salah sasaran.

"Tadi mereka (Kemensos) sudah mengeksplor soal program PKH dan BST itu, ada yang baru sebanyak 9 juta keluarga. Itupun tidak menemukan sasaran, masih tertatih-tatih. Baru 8,2 juta (data yang clear), masih ada 800 ribu lagi (yang belum clear),” kata Mardas usai berkunjung ke kantor Kemensos, Selasa, 16 Juni 2020.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan banyak masyarakat di lapangan yang menjerit tidak mendapat bantuan, baik dari pusat maupun daerah lantaran tak masuk data penerima.

Mardas mencontohkan saat ini banyak kelompok dan/atau komunitas masyarakat baru yang memang sebelumnya tidak terdata sebagai penerima bantuan, seperti komunitas para dai yang kehilangan jemaah, serta para guru ngaji di madrasah yang terpaksa meliburkan murid-muridnya.

“Karena itu saya mengusulkan dari program yang 9 juta ini dicarikan payung hukum, tidak mesti lewat DTKS dan Dinas Sosial, karena problemnya di situ. Karena itu carikan saja landasan hukumnya,” tegasnya.

Sebab itu, Mardas mengingatkan pendataan Bansos sangat penting dilakukan secara akurat dan efisien agar penyalurannya menjadi tepat sasaran. Di samping itu, dia berharap Kemensos tidak kaku menyalurkan bantuan, terlebih sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setiap proses penyaluran bantuan.

“Saya ingatkan pendataan ini penting, ada orang kaya menerima, ada orang yang miskin tidak menerima. Kalau dibiarkan dari masalah sosial bisa bergeser menjadi masalah keamanan, ada keributan. Kalau sudah geser jadi masalah keamanan bisa bergeser menjadi masalah politik,” ungkapnya.

“Karena itu penyaluran tahap dua ini segera dilakukan, ada terobosan baru, jangan terbelenggu dengan aturan itu. Inikan kejadian luar biasa, langkahnya juga harus luar biasa, jangan terlalu terikat,” sambung Mardas.