Gubernur Bali Dorong Jajaran Pejabat Kebut Kebijakan dan Program Prioritas 2025-2030

RADARBANGSA.COM - Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Bali 2025–2030 segera dilakukan oleh jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Bali di Wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, Kamis (10/7/2025).

Dalam arahan tersebut, Koster menyampaikan komitmennya untuk bekerja lebih maksimal di periode kudua kepemimpinannya ini. 

“Jangan pikir periode kedua ini saya akan santai, karena sudah tidak akan terpilih lagi di periode berikutnya. Itu salah, saya malah akan lebih ngebut, bekerja lebih keras, cepat dan tajam. Seoptimal mungkin semua yang dicanangkan dari periode pertama dan kedua akan tercapai secara maksimal supaya sesuai dengan haluan Bali 100 tahun, jadi momentum periode 2025–2030 ini sangat penting dan strategis,” ungkap Koster.

Ia juga menekankan kepada seluruh jajaran pentingnya ritme kerja cepat, penuh inisiatif, dan tidak saling menunggu antarlembaga.

“Sudah tidak ada lagi ngoyo atau santai apalagi saling menunggu. Semua ambil bagian mengeksekusi program-program ini,” tegas Koster. 

Menurutnya, dasar pembangunan Bali sudah kuat dari capaian periode pertamanya, bahkan saat diterpa Pandemi Covid-19.

“Periode sebelumnya kita telah berhasil mencapai 48 tonggak pembangunan tersebut, saat ini kita baru berada di titik mulainya 48 peradaban tersebut. Jadi kita memang harus ngebut periode ini karena kita sudah punya landasan.”

Gubernur Koster menyebut telah menghasilkan 48 regulasi strategis yang menjadi fondasi pembangunan Bali Era Baru, terdiri dari 21 Peraturan Daerah, 27 Peraturan Gubernur, dan 5 Surat Edaran.

“Masalah sampah plastik harus selesai secepatnya. Jadi kita tinggal mengimplementasikan dengan baik,” tegas Gubernur Koster, seraya mengingatkan landasan hukum seperti Pergub Bali No 97 Tahun 2018 dan Pergub Bali No 47 Tahun 2019 sudah tersedia.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah, Pemprov Bali akan memberikan insentif Rp500 juta hingga Rp1 miliar bagi desa atau desa adat yang berhasil mengeksekusi program tersebut. Sementara bagi sektor swasta seperti hotel, restoran, dan mall, akan diberikan penghargaan.

Ia juga menyoroti persoalan kemacetan di Bali sebagai salah satu program super prioritas yang harus ditangani dengan skenario jangka pendek dan panjang. 

“Untuk pembangunan infrastruktur berupa pembangunan underpass hingga jalan-jalan baru di titik-titik kemacetan. Sementara transportasi, kita akan percepat pembangunan transportasi massal yang telah dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur sebelumnya,” ungkapnya.

Program prioritas lainnya, seperti penertiban transportasi dan wisatawan asing, juga menjadi perhatian. 

“Pemerintah telah mendeportasi ratusan wisatawan asing nakal pada periode pertama kepemimpinan. Ini merupakan bentuk komitmen dan ketegasannya dalam menegakkan peraturan,” tegasnya.

Ia pun menyerukan kepada para pejabat untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. 

“Saya sudah kasih kepercayaan berupa jabatan, saya yakin dengan kemampuan saudara semua, jadi mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Koster menegaskan bahwa seluruh langkah dan kebijakan yang ia jalankan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik sebagai pemimpin Bali

“Jadi saya bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat Bali, masyarakat Bali telah mempercayakan saya bertanggung jawab dengan penuh dalam membangun pulau ini. Jadi ini saatnya kita bekerja dengan fokus, lurus dan tulus serta jauhi perbuatan tercela dalam bekerja,” tandas Koster menutup arahannya.

Dalam pengarahan itu, turut hadir Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta jajaran pejabat eselon 2 hingga fungsional di lingkungan Pemprov Bali.