Komisi X DPR Terus Kawal Rekrutmen Sejuta Guru Honorer

| Jum'at, 26/11/2021 17:32 WIB
Komisi X DPR Terus Kawal Rekrutmen Sejuta Guru Honorer Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI). (Foto: dprgoid)

RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa saat ini pengelolaan tenaga pendidikan masih menjadi persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Indonesia. Hal itu disebabkan ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru masih ditemukan.

“Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Huda dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 November 2021.

Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Guru pada 25 November, Komisi X DPR RI mendorong rekrutmen sejuta guru honorer sebagai PPPK. Huda menegaskan, rekrutmen guru honorer ini bisa tuntas sebelum 2022.

"Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal," ujarnya.

Politisi Fraksi PKB itu mengungkapkan, program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga pendidikan. Hanya saja, jelas Huda, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.

Adapun permasalahan tersebut, lanjutnya, dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi. "Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas," tandasnya.

Oleh karena itu, agar program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK tidak berkepanjangan, Huda menilai diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan hingga para wakil rakyat. "Program ini harus dikawal sehingga pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN), bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK," tuturnya.

Tags : DPR RI , Guru Honorer , PPPK , PKB , Indonesia