Bahas Peran Perempuan di Parlemen, Perwakilan Kedubes Australia Sambangi Kantor PKB

RADARBANGSA.COM - Perempuan punya peran mendasar dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sebab perannya amat sentral di lingkungan rumah tangga dan masyarakat dalam mengelola dan mengatur urusan pangan. 

Demikian disampaikan Wasekjen (Wakil Sekretaris Jenderal) DPP PKB yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini saat menerima kunjungan Ashton Papazahariakis, Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedubes Australia di Kantor DPP PKB, Jumat, 11 Maret 2022 sore. Ashton didampingi Thomas Carr dan Rifa Fatharani dari pihak kedutaan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Agenda kunjungan membahas peran perempuan di parlemen, peran perempuan PKB, isu sosial-politik, serta peran penting Fatayat NU sebagai salah satu organisasi perempuan besar di Indonesia.

Menurut Anggia, peran perempuan paling monumental adalah saat para perempuan, baik dari kalangan civil society maupun perempuan parlemen melobi fraksi masing-masing untuk mengegolkan kuota 30 persen perempuan. Kebijakan affirmative action ini menjadi tonggak penting kontribusi riil perempuan, serta perjuangan yang dilakukannya dalam konteks kesetaraan gender di bidang politik. 

Selain itu, salah satu poin utama yang ditekankan Anggia dalam kunjungan ini adalah pentingnya mengintegrasikan upaya pengentasan stunting dengan program-program kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.

"Di parlemen, pengalaman saya di Komisi IV, isu stunting saya angkat. Sebelumnya tidak terlalu banyak. Sebagai bagian dari ketahanan pangan, isu stunting ini penting. Dari hasil pembahasan, perempuan punya concern di urusan rumah tangga dan ketahanan pangan petani. Kecenderungan perempuan bisa mengakomodir dan bertindak sebagai pengelola pangan di lingkungan masing-masing," ujar Anggia.

"Apalagi saya lihat jajaran eselon satu Kementan RI tidak ada perempuan. Ketika menyoal gender, ini sensitif, apalagi posisi saya sering jadi pimpinan sidang, perempuan sendiri di jajaran pimpinan Komisi IV DPR RI," tuturnya. 

Terkait peran perempuan PKB, Anggia menyatakan bahwa saat ini isu pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan pengusulan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi fokus utama.

"Kami diminta Ketum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar punya perhatian khusus. UU TPKS sangat urgen dan penting. Ini salah satu instrumen untuk mengurangi kemungkaran dan keburukan. Dalam kaidah agama, tidak harus selalu negara yang berperan. Masyarakat dan civil society juga punya peran besar. Namun negara punya instrumen pengendalinya," papar Anggia. 

"Kami di PKB terus konsisten mengawal UU ini. Saya beberapa kali, baik di DPR maupun Fatayat, serta segenap teman-teman Fatayat di Baleg intens mengawal. Menurut saya pengawalan ini butuh kerja keras lagi. Perjuangan belum selesai, bahkan kami FPKB juga mengusulkan RUU KIA. Kita belum punya UU soal itu. Memang ada sejumlah UU yang beririsan, tapi spesifiknya masih banyak UU terkait yang overlapping," tukas Anggia.