Komisi III DPR RI Desak Aparat Penegak Hukum Investigasi Kasus Mafia Pangan

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath mempertanyakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton yang dilakukan Pemerintah akhir Desember 2022 lalu. Karena itu, menurut Rano, diperlukan ada keterlibatan Aparat Penegak Hukum untuk mengawasi maupun melakukan investigasi terkait dugaan adanya permainan mafia pangan tersebut.

"Kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat. Untuk itu, saya turut meminta Aparat Penegak Hukum baik Polri maupun Kejaksaan untuk turun tangan meningkatkan pengawasan dan bila perlu tindaklanjuti dugaan-dugaan adanya permainan dalam impor beras. Segera gerak cepat dan proses hukum apabila terbukti ada mafia-mafia yang terlibat, kita tunjukkan bahwa negara tidak main-main soal ketahanan pangan karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang," ujarnya dilansir dari laman resmi DPR RI, Kamis, 5 Januari 2022.

Oleh karena itu, Politisi PKB ini meminta negara belajar dari berbagai macam kebijakan impor pangan yang berujung tindak pidana diantaranya seperti mafia minyak goreng, kasus impor garam, dan lain-lain. Mengingat, masyarakat dan petani kita nasional merupakan korban utama dalam kasus mafia pangan ini. 

"Untuk itu, kita harus ekstra hati-hati dan lakukan pengawasan ketat terkait impor beras ini jangan sampai dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bila perlu bentuk satgas-satgas terkait agar penegakan hukumnya lebih optimal," pungkasnya.