Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Antisipasi Penyebaran COVID-19 dan Penumonia

| Jum'at, 15/12/2023 06:04 WIB
Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Antisipasi Penyebaran COVID-19 dan Penumonia Arzeti Bilbina (Anggota Komisi IX DPR RI). (Foto: DPR RI)

RADARBANGSA.COM - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 dan Pneumonia, khususnya jelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Hal ini diharapkan dapat menahan lonjakan kedua kasus tersebut yang saat ini terus meningkat.

"Kondisi saat ini menunjukkan peningkatan kasus COVID-19 dan potensi wabah pneumonia yang dapat meluas akibat lonjakan kerumunan dan mobilitas yang tinggi selama liburan," kata anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip pada Jumat, 15 Desember 2023.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 6 Desember 2023, rata-rata kasus harian COVID-19 bertambah sebanyak 35 sampai 40 kasus. Sementara, pasien yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60 sampai 131 orang. Terbaru, 2 pasien COVID-19 di Jakarta dilaporkan meninggal dunia. 

Sedangkan untuk kasus virus Pneumonia, Kemenkes mencatat provinsi Jawa Barat menjadi yang paling banyak terdapat pasien positif. Lalu untuk Insiden rate ISPA maupun Pneumonia, DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dibanding provinsi lainnya akibat buruknya kualitas udara.

Arzeti juga mendorong Pemerintah untuk mempersiapkan berbagai strategi guna mencegah dan mengatasi potensi lonjakan COVID-19 dan Pneumonia saat libur Nataru. Apalagi kasus Pneumonia misterius mulai terdeteksi di Jakarta, bahkan 6 anak sempat terjangkit.

"Munculnya kasus Pneumonia misterius yang menyerang anak harus menjadi perhatian serius. Kita tidak boleh main-main karena penyakit ini mengancam anak-anak yang sangat rentan dengan penyebaran virus," tutur Politisi PKB ini.

Lebih lanjut, Arzeti mengingatkan Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tes COVID-19 dan pelacakan kontak untuk mendeteksi kasus lebih cepat dan meminimalkan penyebaran. "Tentunya ini diperlukan sinergitas dari semua stakeholder, kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pihak swasta, aparat keamanan, dan termasuk kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga diri dan keluarga dari ancaman penyakit," tukasnya.

Tags : DPR RI , COVID-19 , Pneumonia , Arzeti Bilbina , Kemenkes