Soroti Lonjakan Pengguna Paylater, DPR Dorong Pemerintah Perketat Regulasi

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, yang akrab disapa Erma, menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan layanan paylater di masyarakat belakangan ini. Menurut Erma, lonjakan ini menjadi salah satu indikator menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada ketidakseimbangan antara pemasukan dan kebutuhan sehari-hari.

“Fenomena tingginya penggunaan paylater menunjukkan bahwa masyarakat kini sulit menyeimbangkan antara pendapatan dan kebutuhan hidup mereka. Ini adalah alarm bagi kita semua bahwa ada persoalan mendasar dalam perekonomian keluarga, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah,” ujar Erma di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mendorong pemerintah dan otoritas terkait segera menyusun langkah konkret dalam mengantisipasi dampak negatif dari pembiayaan konsumtif ini.

“Jika tidak ada regulasi yang ketat dan upaya edukasi keuangan yang masif, potensi masalah seperti penumpukan utang, gagal bayar, dan tekanan finansial akan semakin memburuk. Ini bisa menimbulkan efek domino bagi stabilitas ekonomi nasional,” tambahnya.

Secara khusus Erma meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memperketat regulasi terhadap penyedia layanan paylater agar tidak menimbulkan jebakan utang bagi masyarakat.

Ia menambahkan, program edukasi keuangan secara luas juga perlu dioptimalkan agar masyarakat lebih bijak dan memahami risiko penggunaan layanan kredit konsumtif seperti paylater.

"Dan yang tidak kalah penting itu perlindungan hukum bagi konsumen dari praktik pinjaman online yang tidak transparan dan memberatkan. Lalu saya kira juga perlu adanya stimulus dan program pemberdayaan ekonomi rakyat agar daya beli masyarakat kembali stabil dan seimbang dengan kebutuhan hidup," ujarnya.

Lebih lanjut Erma menegaskan, stabilitas ekonomi tidak hanya soal angka makro, tapi juga bagaimana kesejahteraan masyarakat di lapisan terbawah bisa terjaga. 

"Jadi salam konteks ini saya harap Pemerintah harus segera turun tangan dengan kebijakan yang responsif agar masalah ini tidak menjadi krisis sosial di masa depan," pungkasnya.