Gus Imin: AMIN Terpilih, DOB Bogor Barat dan Bogor Timur Terwujud!

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengungkapkan bahwa pemekaran daerah merupakan salah satu solusi mewujudkan pemerataan pembangunan.

Gus Halim: Pemekaran Provinsi Papua Percepat Kesejahteraan Rakyat

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyatakan peresmian tiga provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan mempercepat pemerataan pembangunan dan perdamaian di Papua.

Wapres Maruf Amin Tegaskan Pemerintah Belum Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

Wakil Presiden (Wapres) KH. Maruf Amin menegaskan bahwa pemerintah sampai saat ini belum mencabut moratorium pemekaran daerah meski telah ada pembentukan tiga provinsi baru di Papua dan Papua Barat. Pemekaran tiga provinsi baru di Papua dan Papua Barat memicu usulan daerah otonomi baru (DOB).

Presiden Jokowi Ungkap Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemekaran wilayah di tanah Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Ketua DPR RI Sebut 3 Provinsi Baru untuk Melayani Papua Lebih Baik

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendukung rencana pemekaran wilayah tiga provinsi baru di Papua. Adapun tiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Komisi II DPR Sebut Pemekaran DOB Papua Masih Pembahasan Tahap Awal

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menyampaikan bahwa rencana pemekaran provinsi di Papua masih dalam pembahasan tahap awal antara Komisi II DPR dengan pemerintah. Ditegaskannya, belum ada keputusan mengenai jumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) yang akan dibentuk di Papua.

Pemerintah Masih Moratorium Pemekaran Daerah

Pemerintah melanjutkan penundaan atau moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB) dengan pertimbangan masih banyak DOB yang dibentuk sejak 1999 hingga 2014 belum mampu mandiri secara finansial dan masih sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rilis Hoaks Daftar Daerah Pemekaran, Kemendagri Semprot Kabarbangka.com