Cak Imin dan Jejak Perjuangan Membela Rakyat

CAK IMIN, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, adalah tokoh dengan segudang prestasi dan sarat pengalaman. Lahir di Jombang, 24 September 1966 dengan ragam pandangan hidup yang toleran dan inklusif. Ia sangat dipengaruhi oleh tradisi pesantren. Pandangan hidup yang oleh Gus Dur disebut sebagai universalisme peradaban Islam.

Universalisme itu tercermin dalam ajaran-ajarannya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap unsur-unsur utama dari nilai kemanusiaan dengan diimbangi oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri. Keterbukaan itu membuat kaum santri, termasuk Cak Imin di dalamnya, selama beberapa abad mampu menyerap segala manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari peradaban-peradaban lain.

Cak Imin sebagai seorang santri, dan sebagai pewaris generasi pendiri NU, telah membentuk pemikiran dan watak perjuangan politiknya yang menyejukkan dan mencerahkan. Sesuatu yang mungkin sulit terbentuk bagi seorang intelektual muslim yang tidak berlatar belakang pesantren.

Dalam diri Cak Imin tertanam pandangan kosmopolit tentang agama dan politik di mana tidak dipersoalkan lagi mana yang lebih unggul antara masukan Islam dan masukan lain yang datang dari manapun. Jiwa terbuka dan karakter toleran dalam pemikiran dan sikap hidup dihasilkan dari proses pendidikan panjang di pesantren dan di luar pesantren.

Cak Imin adalah pemimpin muda yang banyak mengikuti langkah Gus Dur dalam berpolitik. Tipe pemimpin yang sabar menempuh jalan politik dari bawah, melalui perjuangan dan tempaan pengalaman. Cak Imin menempuh jenjang politik benar-benar dari bawah mulai bawah. Meski sebagai cucu pendiri NU ia bisa saja mendapat `hak istimewa` untuk mendapatkan posisi tertetu di NU maupun politik, tapi itu tidak ditempuh Cak Imin.

Cak Imin terlahir sebagai pejuang. Sejak tahun 1991, Cak Imin sudah aktif dalam berbagai kelompok studi di Jakarta. Tercatat ia pernah bekerja sebagai peneliti pada Lembaga Pendapat Umum (LPU), menjadi Kepala Litbang Tabloid Detik, dan bekerja pada Hellen Kellner Internasional. Pada usia yang masih muda (32 tahun), Cak Imin masuk tim pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, ikut membidani kelahiran PKB dengan menjadi anggota Tim Sembilan dan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PKB yang pertama dan seabrek prestasi lainnya.

Pada tahun 2005, saat Cak Imin terpilih sebagai Ketua Umum DPP PKB hasil Muktamar di Semarang, Cak Imin juga memecah rekor baru sebagai Ketua Umum partai politik termuda di Indonesia. Tidak sekadar memecah rekor sebagai Ketua Umum partai politik termuda, Cak Imin sepanjang periode 2005-2010 juga berhasil membawa PKB keluar dari konflik internal dengan selamat. Suatu perjuangan yang tidak mudah, tapi berhasil di lampaui dengan baik.

Satu hal yang selalu menjadi prinsip Cak Imin, agama tidak dapat dipisahkan dari politik. Bagi Cak Imin agama merupakan pijakan dalam kehidupan, termasuk pijakan dalam berpolitik. Prinsip-Prinsip itu yang pertama ketauhidan.

"Gus Dur pijakannya pasti agama, ketauhidan, ketuhanan menjadi spirit awal yang menjadi spiritnya. Jadi agama menjadi spiritnya bukan agama menjadi formalisasi. Termasuk agama tidak dipisahkan dalam politik. Inilah yang terus menerus menjadi produk-produk Gus Dur sampai akhir hayatnya. Persatuan dan persamaan tidak pernah pandang bulu dan itu harus menjadi prinsip-prinsip PKB," kata Cak Imin.

Bukan sekadar posisi dan kemenangan politik dalam pemilu, Cak Imin juga berhasil membumikan tradisi-tradisi NU menjadi kegiatan berskala nasional, seperti gerakan Nusantara Mengaji dan Nariyahan Nusantara. Tradisi, bagi Cak Imin, adalah fondasi untuk menghubungkan masa kini dengan masa lalu, dan menjadi pangkalan pendaratan bagi masa depan yang dicita-citakan.

Bahkan, diusianya yang sudah mencapai 51 tahun, Cak Imin kerap turun langsung mengadvokasi berbagai persoalan yang menimpa masyarakat, diantaranya:

Dorong Daulat Pangan

Pada tanggal 5 Agustus 2017 yang lalu, Cak Imin dengan lantang meminta Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk memperhatikan tiga hal penting dalam pengembangan pertanian. Pertama, sektor pertanian harus tetap disubsidi pemerintah. Kedua, harga produksi harus ditindaklanjuti dengan harga jual yang terus membaik agar petani tidak rugi dan konsumen senang. Ketiga, insfrastruktur pertanian termasuk alat-alat di dalamnya, irigasi dan transportasi menuju pasar harus memadai.

"Insya Allah, dengan cara itu Indonesia menjadi harapan baru dengan penduduknya yang banyak bisa mensuplai pangan dunia," kata Cak Imin.

Peduli Madrasah Diniyah

Polemik Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah menuai kecaman dari berbagai macam pihak, tak terkecuali Cak Imin. Menurut Cak Imin kebijakan delapan jam belajar dalam lima hari sekolah itu tidak realistis dan tidak lebih baik dibanding kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda di masa lalu.

"Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sungguh tidak realistis. Bahkan lebih baik pemerintah Belanda dibanding kebijakan ini," kata Cak Imin dalam acara Halaqoh Kebangsaan di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta.

Iapun menginstruksikan seluruh kader PKB untuk turut serta menyuarakan penolakan. Baginya, Presiden Jokowi sangat paham bahwa pembangunan, khususnya pembangunan karakter, perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Bukan malah memberangus budaya masyarakat yang telah mengakar berabad-abad lamanya. Dia berharap Jokowi lekas mencabut kebijakan itu. Sebab jika kebijakan ini salah bisa berdampak negatif ke depannya.

"Kalau kebijakan dan strategisnya salah, justru akan sangat berdampak kepada apa yang menjadi tujuan niat baik. Pemerintah seharusnya mendukung memodernisasi, memodifikasi yang sebaik-baiknya kepada guru diniyah kita," ujar Cak Imin.

Hasilnya, Presiden Joko Widodo langsung menerbitkan Perpres Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang secara otomatis menganulir pendidikan dengan konsep full day school atau five day school, sekolah lima hari atau delapan jam. Perpres ini ditandatangi Presiden Joko Widodo di hadapan kiai-kiai dan tokoh agama di Istana Negara, Rabu 06 September 2017.

Membumikan Pancasila

Di dunia yang serba digital dan virtual, jalan kesenian dan kebudayaan menjadi salah satu cara yang tepat untuk membumikan Pancasila. Bagi Cak Imin, jalan ini dinilai lebih efektif ketimbang cara tradisionla yang selama ini kerap dilakukan.

"Saya menawarkan kesenian dan kebudayaan sebagai jalannya. Jalan kultural, bukan lagi tekstual, jalan dialog, bukan monolog," kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, seni sebagai karya mampu menyentuh bukan hanya pikiran, tetapi juga menyentuh hati. "Persepsi tentang apa yang indah dan apa yang tidak, mungkin berbeda. Namun semua manusia mencintai keindahan. Dan seniman, dengan gayanya sendiri-sendiri, adalah proses keindahan, dengan alam raya sebagai kanvasnya," kata Cak Imin.

Bahkan menurutnya, Pancasila mirip dengan Piagam Madinah yang disepakati tahun 622 M, di masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, kemiripan yang dimaksud yakni butir-butir kesepakatan yang dihasilkan. Piagam Madinah berisi kesepakatan beragam unsur agama dan suku guna menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama.

Peduli Kesehatan

Masih tingginya jumlah penderita kanker serviks di Provinsi DKI Jakarta membuat miris PKB. Melalui DPP Perempuan Bangsa, Cak Imin berinisiatif menggelar bakti sosial pengobatan gratis di Kampung Pulo, Jatinegata, Jakarta Timur (Jaktim), Sabtu 29 Juli 2017 yang lalu. Bakti sosial digelar lantaran masih banyak warga miskin terkendala akses layanan kesehatan yang layak. Padahal, trend urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar berdampak pada polusi, lingkungan dan sanitasi yang buruk, serta tingginya kawasan miskin kota.

Gagas Nusantara Menanam

Pada tanggal 6 Agustus 2017, Cak Imin bersama sejumlah Anggota FPKB DPR RI kunjungan kerja ke Banyumas. Cak Imin saat itu menggagas Gerakan Nusantara Menanam dengan melakukan penanaman 19000 bibit pohon dan akan terus bergerak dari lingkungan masyarakat supaya gerakan tersebut benar-benar bisa merata dan diinisiasi kemudian dilaksanakan oleh setiap individu warga negara Indonesia.

"Dengan Gerakan Nusantara Menanam, Indonesia akan kembali berjaya menjadi hutan dunia," terang Cak Imin.

Gerakan Nusantara Menanam bukan hanya yang pertama kali di Banyumas, melainkan di seluruh Indonesia masih jarang dilaksanakan sehingga banyak tanah milik Perhutani maupun pemerintah yang gundul-gundul namun tidak segera ditanam. "Padahal, duit ada, tanah ada," kata Cak Imin.

Bela Petani

Paling tidak ada dua advokasi besar Cak Imin bela petani Indonesia. Pertama, pada tanggal 31 Juli 2017, Cak Imin secara langsung bersilaturrahim dengan petani karet di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Pak Kurnia, salah seorang patani karet yang berasal dari Dusun Tabajemake, Desa Tabajemake, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, saat itu tak kuasa menahan haru sembari menyampaikan aspirasi di depan Cak Imin.

"Cak Imin, tolong kami petani karet di bantu. Karena harganya semakin merosot. Kami yakin Cak Imin bisa menolong kami," kata Kurnia.

Menanggapi aspirasi dan keluhan Pak Kurnia, Cak Imin dengan tegas menyatakan siap membantu sekuat tenaga untuk mengantisipasi kemiskinan ditengah harga karet yang terus merosot.

"Saya akan terus perjuangkan nasib petani karet, karena Sumatera ini menyumbang 30 persen karet secara nasional. Karena itu, tidak boleh petani karet terus merugi dengan anjloknya harga getah," kata Cak Imin disambut riuh ratusan petani dilokasi silaturrahim.

Kedua, Cak Imin secara langsung juga mengadvokasi keluhan petani tebu. menyerukan tiga point perjuangan dalam rangka membela petani tebu. Dalam acara Rembug Petani Tebu Nusantara dan Halal Bi Halal di Pabrik Gula, Krebet, Kabupaten Malang, Jawa Timur (22 Juli 2017), Cak Imin serukan tiga poin penting.

Pertama, kami komitmen mengawal dan memastikan pajak 10 persen tidak boleh diterapkan untuk petani tebu. Kedua, Cak Imin meminta subsidi pupuk tidak boleh diganggu gugat. Menurut Cak Imin, subsidi memang bukan zamannya dan tidak begitu dikenal di negara lain. Namun, melihat Indonesia yang bertumpu pada kekuatan petani dan berupa negara agraris, kata Cak Imin, diperlukan proteksi berupa subsidi pupuk dan harus dipertahankan terus pada semua produksi pertanian.

"Ketiga, akses kredit dan permodalan untuk petani belum memadai dan harus segera dibenahi. Bunga kredit masih 9 persen, harusnya 3 persen cukup," ujar Cak Imin.

Hasilnya terwujud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai PPN. Dalam Pasal (1) Ayat 2 poin m Permenkeu itu, salah satu bahan pokok yang bebas dari PPN adalah gula konsumsi. Tentu kebijakan ini adalah buah hasil kerja keras Cak Imin yang tak kenal lelah mengadvokasi keluhan, curahan hati, dan segenap persoalan yang melilit petani tebu selama ini.

Bela Pasar Tradisional

Hadirnya ritel modern menjadi ancaman untuk Pasar Tradisional. Hal ini disebabkan pasar tradisional terancam dengan ritel modern yang sembarangan berdiri, karena tidak menghitung jarak. Polemic terbut membuat Cak Imin angkat bicara. Ia mengusulkan penghentian sementara (moratorium) pembangunan retil modern.

"Kita usulkan adanya moratorium sementara pasar tradisional melakukan pembenahan. Setelah berbenah, selanjutnya adalah mengatur zonanasinya," katanya saat blusukan di Pasar Agung, Sukmajaya, Depok, Sabtu 10 Juni 2017.

Cak Imin mengungkapkan, dengan moratorium tersebut bisa memperkuat pasar tradisonal sehingga mampu bersaing. Menurutnya, pasar tradisional harus dihormati karena terjadi interaksi silaturahim yang baik dengan konsumen.

"Tentunya, kita jaga kondusifitas. Untuk itu harus kita perkuat pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern," paparnya.

Tak hanya di Depok, Cak Imin juga gencar bersilaturrahim dengan pedagang pasar tradisional di sejumlah daerah. Diantaranya Kabupaten Bogor, Cimahi, Klaten, Demak, Penjaringan, Bekasi dan lain-lain. Bersama dengan DPN Gerbang Tani, ia juga menggelar pasar murah kebutuhan pokok sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang menjerit akibat tingginya harga kebutuhan pokok tersebut.

Bela Nelayan

Tanggal 26 April 2017, Cak Imin bersilaturrahim dengan nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah. Dalam kunjungan itu, Cak Imin menyindir sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) yang dinilai menyusahkan kehidupan nelayan.

"KKP ini pertama kali didirikan (era Pemerintahan) Gus Dur, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan malah mempersulit dan bikin nelayan susah. Saya kaget mendengar laporan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI DPR RI F-PKB bahwa masalah nelayan setelah 2 tahun lebih masih belum beres. Karena itu saya memutuskan melihat dan mendengar langsung fakta lapangan dan mengunjungi nelayan," kata Cak Imin.

Ini adalah awal perjuangan Cak Imin membela nelayan. Saat itu juga, Cak Imin mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi larangan penggunaan cantrang oleh nelayan tradisional. Larangan itu dinilai telah merugikan nelayan sehingga berdampak negatif pada hasil tangkapan nelayan di kawasan Pantura.

"Saya sendiri yang akan mengawal dan menyampaikan kepada Presiden bahwa Peraturan Menteri buatan Bu Susi itu harus dicabut," lanjut Cak Imin.

Tak hanya di Tegal, Cak Imin juga secara langsung menjaring aspirasi nelayan di Sukabumi, Lombok, dan juga Kupang. Pembelaan dan advokasi yang dilakukan Cak Imin atas berbagai ketimpangan dan persoalan yang membelit nelayan, termasuk nelayan Kupang sebagai bentuk kepedulian kepada mereka.

"Kalau saya mengeritik bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) itu bukan karena anti sama beliau, lebih kepada agar beliau mau perbanyak dialog dengan nelayan," pungkas Cak Imin.

Bela Tenaga Kerja

Penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hingga kini tak kunjung rampung. Tiap tahun, kasus TKI bermasalah terus muncul. Terutama ihwal TKI Ilegal. Beberapa dari mereka bahkan nekat menempuh jalan berbahaya demi `menyeberang` ke negara tujuan. Sekalipun risikonya melawan maut.

Berangkat dari itulah, Cak Imin membentuk satgas TKI pada 28 Februari 2017 yang bertujuan melindungi para putra bangsa, sekaligus membantu menangani permasalahan yang menjerat TKI. "Jadi Satgas ini memiliki tugas penting, tanggung jawab sebagai anak bangsa. Sebagai komitmen kebangaan." terang Cak Imin.

Cak Imin menegaskan, Satgas TKI PKB yang dipimpin Nihayatul Wafiroh ini memiliki tugas penting, untuk merespons dengan cepat berbagai kondisi yang terjadi terhadap TKI.

"Karena itu, begitu dibentuk Satgas akan langsung bertugas. Antara lain, dengan mendirikan posko-posko di lokasi yang rawan penyelundupan TKI yang tidak berdokumen." tegas Cak Imin.

Peduli Suku Anak Dalam

Pada tanggal 31 Mei 2017 yang lalu, Cak Imin kedatangan tamu istimewa. Mereka adalah perwakilan Suku Anak Dalam yang curhat atas ketidakadilan ketidakadilan atas hak kepemilikan tanah leluhur yang mereka alami. Saat itu, Cak Imin berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada Suku Anak Dalam.

"Suku Anak Dalam akan kita advokasi, akan (kita) beri bantuan hukum," ujar Cak Imin.

Cak Imin menegaskan Suku Anak Dalam memiliki kepemilikan tanah seluas 1.400 Hektar yang kini telah dirampas keberadaannya. Karena itu, Cak Imin meminta agar tanah tersebut dikembalikan kepada mereka.

"(Mereka) yang punya hak adat tanah (seluas) 1.400 Hektar, (kami minta) itu supaya diselesaikan, diberikan dan dikembalikan (kepada mereka). Suku Anak Dalam dari Sumatra Selatan ini meminta bantuan pada kita semua, PKB, DPR," jelas Cak Imin.

Semua perjuangan Cak Imin adalah cita-cita besarnya menuju kebangkitan Indonesia baru. Dalam pandangan Cak Imin, kebangkitan Indonesia sangat dimungkinkan jika bangsa bisa memenuhi tiga prasyarat, yaitu yang pertama, adanya nilai-nilai, moral dan ideologi yang bisa menjadi arah dan penjelasan atas persoalan dan realitas.

Yang kedua, adanya kepemimpinan yang kuat dan penuh keteladanan. Dan yang ketiga, adanya kelompok yang tulus, loyal dan militan yang mau menopang kepemimpinan yang kuat itu, termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat. Perpaduan ketiga unsur perubahan itu, yaitu nilai-nilai, kepemimpinan dan kebersamaan jamaah telah melahirkan fundamental yang kokoh bagi Indonesia Baru yang dicita-citakan.

Selamat Ulang Tahun Cak Imin, Sang Pemimpin!

Redaksi