Menteri Ida: Pemerintah Komitmen Tingkatkan Pelindungan Pekerja Maritim

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan pelindungan terhadap pekerja maritim yang meliputi pelaut kapal niaga, kapal perikanan, dan pekerja sektor Maritim lainnya.

 

Dalam waktu dekat, menurut Menteri Ida Fauziyah, Pemerintah akan menyelesaikan harmonisasi aturan teknis pelindungan pekerja maritim, "Aturan teknis itu merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi seluruh para pekerja maritim Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Jumat 7 Februari 2020 lalu.

Menteri Ida menjelaskan bahwa aturan teknis ini sebagai upaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim. Sebagaimana diketahui, sejak 6 Oktober 2016, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016.

Bentuk pelindungan tersebut diantaranya mengatur tentang standar minimum bagi pelaut untuk bekerja di atas kapal seperti usia minimal, sertifikasi keahlian, upah, jam kerja, kontrak kerja, dan sebagainya. Pelindungan tersebut juga mengatur fasilitas kapal, pelindungan kesehatan, kesejahteraan, serta pelindungan sosial bagi pelaut.

Beberapa Kementerian terkait, lanjut Menaker Ida, juga harus melakukan harmonisasi peraturan terkait tenaga kerja yang bekerja pada sektor kelautan. Tujuannya agar UU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim tersebut lebih implementatif. Selain itu, perlunya komunikasi intensif unsur tripartit sektor kelautan bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang diamanatkan oleh MLC.

"Hal lain tak kalah penting, yakni perlunya disusun pedoman pembuatan perjanjian kerja laut yang ditandatangani secara koordinatif antar kementerian terkait, yakni Kemnaker, Kemenhub, dan Kemlu," ungkap politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.