Sambut Era New Normal, FPKB DPRD Inhil Minta Pemda Perhatikan Pesantren

INHIL, RADARBANGSA.COM - Banyak aspek yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) menghadapai fase baru New Normal di tengah pandemi Covid-19, salah satunya adalah sektor pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren. Sebagai pilar penyangga pendidikan nasional, pesantren memiliki karakteristik tersendiri dalam membangun pendidikan bangsa.

Untuk itu, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Pemda memberikan perhatian khusus kepada Pondok Pesantren (Ponpes) menjelang penerapan New Normal.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB (F-PKB) DPRD Inhil,  Iwan Taruna kepada awak media saat ditemui di Kantor DPC PKB Inhil Jalan Suntung Ardi No. 85 Tembilahan, Inhil, Sabtu 30 Mei 2020.

"Semenjak adanya pandemi Virus Corona, dunia pendidikan merasakan dampak luar biasa khususnya Pesantren. Jika sektor pendidikan ini terabaikan maka berdampak bagi kualitas generasi dunia pesantren sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan yang menitik beratkan pada pembangunan karakter dan moral. Keadaan ini harus menjadi perhatian serius dari Pemda,” terang Iwan Taruna.

Apalagi, menurut Iwan, sarana dan prasarana pesantren saat ini sebagian besar belum semua memenuhi standar kesehatan, terlebih dalam penerapan protokol Covid 19 menuju New Normal Juni nanti.

"Sudah kewajiban pemerintah membantu kesiapan Pesantren dalam menjalankan New Normal. Sebab kalau dilihat dari kondisi sarana dan prasarana di Pesantren, belum mampu memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Oleh karenanya, kami harapkan agar Pemda memberikan perhatian lebih kepada semua ponpes pada masa New Normal nanti," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PKB Inhil juga mendorong Pemda Inhil lebih fokus memberikan perlakuan khusus terhadap fasilitas kesehatan standar protokol Covid-19 di semua pondok pesantren di Inhil.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III ini juga mendorong Pemerintah membantu Ponpes untuk menyediakan fasilitas standar protokol Covid-19 ini, mengingat mereka swasta dan anggaran oprasionalnya lebih banyak dipenuhi secara mandiri.

"Kemampuan dari sisi anggaran pesantren terbatas, jadi Pemda harus alokasikan anggaran untuk menjaga keberlangsungan aktifitas belajar mengajar di pesantren jelang penerapan New Normal," tutupnya.