Hadapi Era Digital, Legislator PKB Apresiasi Implementasi Program ASO

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdulah mengapresiasi implementasi program Analog Switch Off (ASO) yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Saya menilai dan mengapresiasi program (ASO) tersebut sudah sangat baik sekali dengan adanya konsep gotong royong,” kata Taufiq R. Abdulah dalam keteranagan tertulisnya, Senin 23 Mei 2022.

Menurut Taufiq R. Abdulah ASO merupakan program yang sangat bagus guna menciptakan masyarakat era digital di Indonesia, dimana saat ini era digital telah menjadi trend global.

“Alhamdulillah, pemerintah menanggapinya secara baik dengan adanya komitmen bersama dengan penyelengara televisi swasta atau multipleksing, yang berkomitmen dan bekerjasama memberikan Set Top Box gratis sebanyak 6,3 juta bagi masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya.

Namun politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyayangkan implementasi program ASO yang dinilai baik, namun pada kenyataannya komitmen yang sudah berjalan dua tahun antara Kominfo dan penyelenggara multipleksing (Mux) belum bisa terealisasi dengan baik. Dimana, penyebabnya ada beberapa hal, salah satunya proses-proses dialog antara kedua belah pihak yang terkait belum berjalan secara baik.

“Kenyataanya dalam pertemuan Komisi I DPR hari ini, mengemuka persoalan antara kedua belah pihak. Di sisi lain pemerintah menganggap bahwa para penyelenggara Mux bisa siap berkomitmen pada pendistribusian Sate Top Box (STB) namun pada kenyataannya pihak penyelenggara Mux tidak sesuai sebagaimana komitmen yang dipersepsikan. Misalnya televisi swasta mengganggap mereka hanya bertanggung jawab mengadakan STB saja, ternyata dalam pelaksanaanya STB tidak bisa berjalan sendiri, namun harus didistribusikan lalu harus aktif. Ada proses instalasi yang ternyata itu perlu biaya tambahan,” terang Taufiq.

Taufiq mengungkapkan, Program ASO dalam pelaksanaanya masih belum optimal, tidak ada perhitungan secara utuh untuk anggarannya, namun yang terjadi hanya biaya untuk pengadaan saja.

“Yang harus dipikirkan dan dicari jalan keluar dari persoalan tersebut, sehingga apa yang menjadi concern pemerintah dalam hal ini perpindahan televisi analog menjadi digital bisa berjalan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja bisa berjalan sesuai waktu yang diamanatkan.