Anggota DPR Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji

RADARBANGSA.COM – Anggota DPR RI Saleh Daulay menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum punya banyak prestasi dalam meningkatkan nilai manfaat dana ibadah. Ia pun mempertanyakan kinerja BPKH dalam mengelola dana haji.

"Jujur saja, saya belum melihat prestasi BPKH dalam meningkatkan nilai manfaat dana haji," ungkap Saleh Daulay dikutip laman dpr, Kamis, 26 Januari 2023.

Terlebih lagi, kata Saleh Daulay, BPKH sampai menggunakan perbandingan penggunaan nilai manfaat yang terus mengalami kenaikan dan total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sejak 2010 hingga 2022.

"Terkesan hanya sebagai pernyataan retoris untuk menjustifikasi kenaikan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)," katanya.

Saleh mengatakan DPR dan masyarakat luas sebaiknya bersama-sama melakukan evaluasi atas kinerja BPKH. Pasalnya, usulan kenaikan BPIH  2023 tidak lepas dari kinerja BPKH. Bahkan Ia menyebutkan kehadiran BPKH lebih cepat menggerus nilai manfaat keuangan haji.

"Sementara itu, kinerja BPKH untuk menaikkan nilai manfaat tidak signifikan. Sekarang malah, BPKH ikut bersuara agar ada kenaikan ongkos haji. Ini sangat ironis dan malah cenderung tidak adil," ungkapnya.

Menurut Saleh, publik dan calon jamaah haji harus tahu bahwa biaya operasional BPKH menurut PP No 5/2018 adalah maksimal 5 persen dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya. Dimana untuk tahun 2023, sudah ditetapkan besarannya adalah Rp386,9 miliar.

"Kalau dibagi dengan 203.320 calon jamaah, itu sama dengan Rp1,9 juta per jamaah. Ini kan luar biasa. Jamaah harus berkontribusi Rp1,9 juta untuk mengelola dana mereka. Sementara, kinerja BPKH untuk menaikkan nilai manfaat tidak signifikan. Sekarang malah, BPKH ikut bersuara agar ada kenaikan ongkos haji. Ini sangat ironis dan malah cenderung tidak adil,” tukasnya.