# UU PEMILU

  • Kamis, 25/11/2021 16:08 WIB WIB

    Desakan DPD RI agar UU Pemilu Direvisi, Ini Tanggapan Luqman Hakim

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengungkapkan, Revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level undang-undang.

  • Rabu, 26/05/2021 14:25 WIB WIB

    Legislator PKB Sarankan Presiden Jokowi Keluarkan Perpu Pengganti UU Pemilu

    Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Pengganti Undang-Undang Pemilu, mengantisipasi berbagai hal yang belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

  • Kamis, 11/02/2021 16:10 WIB WIB

    Komisi II DPR Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

    Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, Komisi II DPR RI sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan tersebut diambil setelah rapat ketua kelompok fraksi (Kapoksi) yang ada di Komisi II DPR RI. 

  • Selasa, 15/05/2018 11:31 WIB WIB

    Lukman Edy Risau Sosialisasi Politik Anti Uang Rendah

    "Saya risau dengan rendahnya sosialisasi anti politik uang dan sanksinya baik oleh KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu menjelang pilkada serentak dan pemilu 2019," ujar Lukman Edy.

  • Rabu, 31/01/2018 12:33 WIB WIB

    Awas! Pelaku Politik Uang Terancam Pidana Sekaligus Diskualifikasi

    “Perlu diketahui, dalam UU Pemilu pelaku politik uang berimplikasi tidak hanya pada pidana, tapi juga pada diskualifikasi calon,” kata LE.

  • Jum'at, 06/10/2017 11:08 WIB WIB

    Lukman Edy Nilai Perdebatan Presidential Threshold Tidak Substansial

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menilai perdebatan terkait Pasal  222 UU Pemilu tentang ambang batas pengajuan Capres (presidential threshold) yang diajukan sejumlah pihak tidak substansial. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu ini menegaskan pasal tersebut tidak melanggar azas moralitas maupun rasionalitas lantaran sudah sesuai dengan Pasal 6 huruf a ayat 2 UUD 1945.

1