-
Rabu, 24/04/2024 15:20 WIB WIBGus Imin Sebut DPR RI Komitmen Sempurnakan UU Pemilu
Wakil ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Gus Imin mengatakan bahwa lembaganya berkomitmen menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
-
Selasa, 16/01/2024 18:31 WIB WIBSuhartoyo Ungkap UU Pemilu Paling Banyak Diuji di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi undang-undang yang paling banyak diuji di MK sepanjang tahun 2023, yakni 42 kali.
-
Selasa, 02/08/2022 19:55 WIB WIBAda DOB di Papua, Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Revisi UU Pemilu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa tidak akan ada revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut disampaikannya setelah pemerintah dan DPR RI mengesahkan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
-
Kamis, 24/02/2022 20:49 WIB WIBMK Tolak Uji Materi UU Pemilu Soal Presidential Threshold
Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Anggota DPD RI Bustami Zainudin dan Fachrul Razi akhirnya tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Kamis, 25/11/2021 16:08 WIB WIBDesakan DPD RI agar UU Pemilu Direvisi, Ini Tanggapan Luqman Hakim
Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim mengungkapkan, Revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level undang-undang.
-
Rabu, 26/05/2021 14:25 WIB WIBLegislator PKB Sarankan Presiden Jokowi Keluarkan Perpu Pengganti UU Pemilu
Joko Widodo (Jokowi) disarankan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Pengganti Undang-Undang Pemilu, mengantisipasi berbagai hal yang belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
Kamis, 11/02/2021 16:10 WIB WIBKomisi II DPR Sepakat Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, Komisi II DPR RI sepakat tidak akan melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan tersebut diambil setelah rapat ketua kelompok fraksi (Kapoksi) yang ada di Komisi II DPR RI.
-
Selasa, 15/05/2018 11:31 WIB WIBLukman Edy Risau Sosialisasi Politik Anti Uang Rendah
"Saya risau dengan rendahnya sosialisasi anti politik uang dan sanksinya baik oleh KPU, Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu menjelang pilkada serentak dan pemilu 2019," ujar Lukman Edy.
-
Rabu, 31/01/2018 12:33 WIB WIBAwas! Pelaku Politik Uang Terancam Pidana Sekaligus Diskualifikasi
“Perlu diketahui, dalam UU Pemilu pelaku politik uang berimplikasi tidak hanya pada pidana, tapi juga pada diskualifikasi calon,” kata LE.
-
Jum'at, 06/10/2017 11:08 WIB WIBLukman Edy Nilai Perdebatan Presidential Threshold Tidak Substansial
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menilai perdebatan terkait Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pengajuan Capres (presidential threshold) yang diajukan sejumlah pihak tidak substansial. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu ini menegaskan pasal tersebut tidak melanggar azas moralitas maupun rasionalitas lantaran sudah sesuai dengan Pasal 6 huruf a ayat 2 UUD 1945.
