Bawaslu dan Komisi II Sosialisasi UU Pemilu di Banyuwangi

BANYUWANGI, RADARBANGSA.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, Hamim bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh menggelar sosialisasi Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Hamim mengatakan, sosialisasi tersebut digelar agar masyarakat tahu dan mengerti isi, batasan, serta teknis pelaksanaan Pemilu yang tercantum dalam undang-undang Pemilu.

“Sosialisasi ini sangat penting agar bapak dan ibu sekalian tahu kapan waktu pelaksanaan pemilu, kapan waktu dan juga larangan-larangan saat kampanye, serta siapa saja calon presiden dan legislatifnya,” kata Hamim di hotel Minak Djinggo, Glanmore, Banyuwangi, Sabtu 13 Oktober 2018.

Sementara itu, Nihayah meminta masyarakat untuk terlibat aktif mensosialisasikan UU Pemilu di wilayah masing-masing. Menurutnya, UU Pemilu merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 dan harus diketahui masyarakat.

“Pemilu 2019 mendatang cukup rumit bapak ibu. Karena serentak Pilpres dan Pileg. Langkah pertama yang harus dilakukan tentu sosialisasi payung hukumnya kepada masyarakat,” kata Nihayah.

Legislator asal Dapil Jatim III yang meliputi Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti minimnya partisipasi pemilih di Banyuwangi saat Pilgub 2018 yang lalu.

“Kita lihat bahwa partisipasi pemilih waktu Pilgub kemarin cuma 60 persen. Ini tidak boleh terulang lagi saat Pilpres dan Pileg nanti. Jadi bapak dan ibu sekalian harus mengajak masyarakat untuk ikut memilih,” ungkap Nihayah.

Sosialisasi ini dihadiri oleh 100 lebih tokoh masyarakat dari wilayah Banyuwangi selatan diantaranya kecamatan Kalibaru, Glanmore, Genteng dan sekitarnya. Sosilisasi serupa kembali akan digelar di wilayah Banyuwangi Kota dan utara Minggu, 14 Oktober besok.