Amnesty Internasional Desak Represi dan Diskrimasi ke Mahasiswa Papua Dihentikan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid minta aparat hukum menghentikan segala bentuk represi dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua. Menurutnya hal itu akan membuat situasi di berbagai daerah semakin memanas.

Menurut Usman, kericuhan yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur dan Manokwari, Papua Barat menandakan rendahnya penghormatan terhadap HAM Papua. Tindakan represif dan diskriminatif bernuansa kebencian rasial, disebut Usman, dilakukan secara bersama-sama oleh aparat negara dan kelompok non-negara.

"Polisi pun membiarkan lontaran kata-kata bernada penghinaan rasial seperti menyebut orang Papua sebagai monyet, anjing, dan babi," ujar Usman melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Senin 19 Agustus 2019.

Menurut Usman, tindakan yang dilakukan kepolisian merupakan penanganan yang salah. Seharusnya kepolisian mencegah tindakan persekusi yang dilakukan oleh massa dan menindak tegas pelaku.

"Ironisnya, aparat justru ikut mengepung asrama dan melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata, mendobrak pintu gerbang asrama dan melakukan penangkapan sewenang-wenang," jelas Usman.

Tindakan aparat kepolisian di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya disebutnya melanggar aturan internal kepolisian. Hal ini dinyatakan karena mahasiswa tidak melakukan aksi perlawanan yang membahayakan aparat.

"Misalnya Peraturan Kapolri Nomor 1/2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian," jelas Usman.

Meskipun menyesalkan tindakan dari kepolisian Usman menyatakan penyesalannya terhadap tindakan pembakaran gedung DPRD di Manokwari. Ia meminta agar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dilakukan dengan damai.

Namun, ia juga meminta tidak dilakukan penanganan menggunakan kekerasan untuk hal tersebut. Ia tidak ingin kejadian di Surabaya terulang dan semakin memanas di daerah lain.

"Pihak-pihak yang melakukan kekerasan harus dibawa ke muka hukum dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Usman.

Menurutnya kejadian tersebut sudah kerap terjadi di beberapa daerah. Karena itu ia meminta aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk represi dan diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap mahasiswa Papua di berbagai daerah.

"Kepolisian Republik Indonesia harus mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan pembiaran, penggunaan kekuatan yang berlebihan serta penangkapan sewenang-wenang," imbuhnya.

Ia menganggap tindakan kekerasan dan kebeencian rasial terhadap orang Papua akan memperkeruh suasana bahkan pada waktu mendatang. Hal ini disebutnya juga memberikan kerugian tidak hanya bagi warga Papua tapi juga pemerintah dan aparat keamanan sendiri.