Ratna Juwita: Pasokan Kebutuhan Energi Dalam Negeri Harus Diutamakan

| Rabu, 05/01/2022 19:16 WIB
Ratna Juwita: Pasokan Kebutuhan Energi Dalam Negeri Harus Diutamakan Ratna Juwita Sari (Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: istimewa)

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa pasokan batu bara untuk kebutuhan energi dalam negeri harus lebih diutamakan, sebelum diekspor ke luar negeri. Menurutnya, data tahun 2021 terlihat jelas realisasi Domestic Market Obligation (DMO) masih di bawah 50% dari target.

“Sesuai arahan Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), sikap Fraksi PKB jelas mendukung pelarangan ekspor batu bara ini. Sudah sepatutnya pemerintah memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu,” ujar Ratna seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Rabu, 5 Januari 2022.

Legislator Fraksi PKB itu memaparkan, realisasi produksi batu bara sampai akhir tahun 2021 sebesar 611,76 juta ton, di mana 304,43 juta ton di antaranya telah diekspor ke berbagai negara. Realisasi ekspor tersebut baru mencapai 62,45 persen dari target yang dipatok yaitu 487,50 juta ton.

Meskipun pemerintah memiliki kebutuhan pasokan batu bara untuk memenuhi pembangkit listrik, namun realisasi DMO hanya sebesar 63,47 juta ton atau hanya 46,16 persen dari target sebesar 137,50 juta ton. “Coba kita lihat, realisasi DMO 2021 hanya 63,47 juta ton dari target 137,50 juta ton. Baru mencapai 46,16 persen. Ini bentuk ketidakpatuhan. Sangat berbahaya bagi jaminan pasokan energi nasional,” tegasnya.

Karena itu, Ratna mendorong pemerintah agar meningkatkan pengawasan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Minerba agar mematuhi aturan pemenuhan DMO minimal 25 persen, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021.

“Bagi yang melanggar realisasi DMO kurang dari 25 persen, sebaiknya jangan hanya dilarang ekspor satu bulan, tapi harus dilarang selama satu tahun, biar ada efek jera,” tegasnya.

Tags : DPR RI , Batu Bara , Energi , PKB , Indonesia